Latest Posts

DLH Dumai Selidiki Temuan Limbah Kertas Resi Diduga Milik BRI di Pasar Senggol

Mon, 03 Aug 2026 19:29:58 +0700

DUMAI – Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai menerima pengaduan warga Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur soal temuan sampah kertas resi diduga milik Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang dibuang sembarangan di area pasar tradisional.

Diketahui, dua tumpukan karung limbah kertas resi transaksi BRI ini ditemukan warga berserakan di tepi Jalan Sisingamangaraja, atau tepatnya di pintu masuk Pasar Tradisional Senggol, pada Kamis (30/7) lalu sekitar pukul 20.00 Wib.

Kepala Dinas LH Dumai Yudha Pratama menyatakan bahwa temuan sampah kertas resi BRI ini telah ditangani Unit Pengelola Teknis Pengelolaan Persampahan dan persoalan ini segera dikordinasikan ke pihak Bank bersangkutan dan Satpol PP.

“Sudah ditindaklanjuti UPT Persampahan dan juga akan disampaikan ke pihak BRI. Sedangkan untuk tindakan sanksi akan dikoordinasikan dengan Satpol PP” kata Yudha, Senin (3/8).

Yudha mantan Kasatpol PP Dumai ini menegaskan agar pelaku yang membuang sampah harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan meminta instansi terkait dapat menjalankan peraturan daerah yang telah ditentukan.

Kepala UPT Persampahan DLH Dumai Dasuki menyebut bahwa tim gabungan bersama Satpol PP sudah turun ke lokasi dan bertemu warga serta RT setempat dan Pengurus LPMK Teluk Binjai untuk melakukan pendalaman laporan tersebut.

Dari kegiatan itu, tim menggali keterangan terkait penemuan dua karung sampah kertas resi BRI yang berserakan dan memastikan titik pembuangan sampah di lokasi ditemukan.

“Kami sudah bertemu warga dan mengumpulkan keterangan. Sampah itu benar merupakan kertas resi diduga milik BRI, namun sejauh ini belum ada kesimpulan apakah pelaku adalah orang bank atau pihak lain,” kata Dasuki.

Saat ini barang bukti dua kantong limbah kertas resi masih diamankan Ketua RT 13 Kelurahan Teluk Binjai, dan untuk konfirmasi ke BRI nya, UPT Persampahan akan berkoordinasi dengan DLH, termasuk soal sanksi akan diputuskan Satpol PP.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Adong Sinaga kepada wartawan menyebutkan bahwa tempat ditemukan sampah kertas resi perbankan tersebut bukanlah tempat pembuangan sampah.

“Yang jelas, disitu bukan tempat sampah, kok mereka membuang sampahnya disitu. Pelakunya harus bertanggung jawab dan ini berpotensi penggaran yang harus diberi sanksi,”kata Adong belum lama ini.

BRI terancam bakal disanksi Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) apabila terbukti bersalah membuang sampah sembarang tempat sesuai Peraturan Daerah Dumai Nomor 03 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 02 Tahun 2022.

Info tambahan, mulai 1 Juni 2026, warga atau pelaku usaha di Kota Dumai yang membuang sampah sembarangan di jalan, taman, sungai, atau fasilitas umum dikenakan sanksi denda administratif maksimal Rp500.000 serta ancaman sanksi pidana berdasarkan aturan dari Pemerintah Dumai.***

"Dukung Pembentukan Provinsi Riau Pesisir, Tapi Dengan Catatan" : Ketua Karang Taruna Kota Dumai

Thu, 30 Jul 2026 18:31:46 +0700

Kota Dumai, (Riau)-RPC

Diketahui baru-baru ini telah diselenggarakannya Forum Silaturahmi dan Musyawarah Perwakilan Masyarakat Provinsi Riau Wilayah Bagian Pesisir. Bertempat di Hotel The Zuri Dumai pada Minggu, (26/7/2026), Forum tersebut menjadi pertemuan para tokoh dan masyarakat yang berada di kawasan pesisir.

Pertemuan oleh perwakilan Masyarakat yang wilayahnya berada di Pesisir Provinsi Riau terdiri dari Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Bukan hanya sekedar Silaturahmi dan Musyawarah biasa saja. Namun ada agenda penting lainnya yang melatarbelakangi yaitu wacana pembentukan Provinsi Riau Pesisir.

Hari dilaksanakannya Forum tersebut menjadi momen nyata bahwa tujuan tersebut bukan hanya sebatas wacana dan koar semata. Ada keseriusan dan keinginan bahwa saatnya masyarakat pesisir bersikap untuk sebuah keinginan dan impian menjadi kenyataan.

Pertemuan Forum Silaturahmi dan Musyawarah beberapa tokoh yang memberikan pandangan dan pemaparan. Semua perkataan dan ucapan mereka menyiratkan bahwa berdirinya Provinsi Riau Pesisir sebuah keharusan.

Menyikapi dari perhelatan Forum, Muhammad Zulfan Arif, SH yang turut hadir saat itu menyampaikan pandangannya. Hal tersebut disampaikannya secara eksklusif kepada penulis, dan berikut paparannya.

Sosok, juga menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kota Dumai, menjelaskan bahwa pembentukan Provinsi Riau Pesisir adalah bagian dari kehidupan berdemokrasi dan bukan sebaliknya.

"Pertama ingin saya tegaskan bahwa pemekaran suatu daerah dari induknya bukanlah gerakan tabu dan terlarang atau upaya pembangkangan, ianya menjadi hal yang lumrah, contoh terdekat saja, kelima daerah yang kini duduk dalam satu Forum dahulunya barada pada satu Pemerintahan yaitu Kabupaten Bengkalis sebagai induk, seiring berjalan waktu terpisah menjadi beberapa Kabupaten dan satu Kota," ujarnya awali percakapan, Kamis (30/7/2026).

Berprofesi keseharian sebagai Lawyer, Arif sapaanya kembali berujar. "Terlebih jika ada pihak menyatakan pemisahan adalah upaya memerdekan diri, disalah artikan, dan argumentasi tersebut bisa saja muncul dan dikaitkan karena dahulu ada histori bergema "Riau Merdeka" itulah semestinya perlu diwaspadai, karena sudah pasti tidak semua akan pro dengan wacana pemekaran dan tentu ada pihak yang tidak setuju,"

Untuk menselaraskan pandangan dan pemikiran dari keinginan membentuk Provinsi yang terpisah apa yang semestinya dilakukan.

"Tujuan dan maksud dari pemekaran tersebut sebenarnya apa, dan tentunya harus disampaikan kepada semua kalangan sehingga memahami dan mendukung apa yang menjadi tujuan bukan menjadi penghalang," tanya penulis.

"Landasan utama pemekaran tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu yang harus dipahami terlebih dahulu, dan bukan untuk kepentingan perorangan atau kelompok terlebih jika dijadikan komoditas politik, dan saya sebagai Ketua Karang Taruna Kota Dumai siap berdiri paling hadapan untuk melawannya jika tujuannya seperti itu, pemekaran semestinya dapat meningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan efektivitas tata kelola pemerintahan, berorientasi kepada sektor ekonomi, sebagai wilayah yang posisinya berada di kawasan pesisir seperti Rokan Hilir, Meranti dan beberapa wilayah pada pemerintah Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis serta Siak sangat merasakan mininnya pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi terhambat karena potensi yang ada di kawasan tersebut tidak berkembang atau diberdayakan secara maksimal, sehingga terwujud keadilan pembangunan yang merata," ujarnya menjawab soalan.

“Keinginan tersebut harus diiringi dengan kesiapan fiskal yakni dengan melakukan kajian secara komprehensif karena berlakunya Moratorium oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sejak 2014 mengenai Penghentian Pemekaran Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, sampai saat ini tidak terlepas dari kesiapan Negara untuk membiayai pemekaran serta kesiapan daerah untuk membiayai dirinya sendiri, sehingga dalam hal ini betul-betul harus siap dengan kemandirian pendapatan daerah untuk dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bukan malah berharap ketika terjadinya pemekaran akan mendapatkan pos baru dari anggaran yang akan diberikan oleh Negara saja, karena aspek-aspek inilah yang nantinya akan menjadi pertimbangan sangat vital dalam persetujuan, kalau kajian ini benar-benar ”khatam" InsyaAllah nanti dalam pengusulannya bakal dapat di proses dengan lebih mudah walaupun berdasarkan Nomor urut pengusulan pembentukan Provinsi Riau Pesisir Dumai menempati urutan ke-43, karena sudah terdapat 42 usulan pemekaran pembentukan Provinsi berdasarkan data yang telah dipaparkan tadi," sambungnya lagi.

"Secara pribadi, menyatakan mendukung penuh pembentukan Provinsi Riau Pesisir, dengan harapan dapat memajukan daerah-daerah yang tergabung kelak, pembangunan berkesinambungan sesuai teritori dan karakteristik wilayahnya, dan terpenting membawa kesejahteraan terhadap masyarakatnya dan bukan sebaliknya, apalagi dengan pemekaran akan menciptakan dan melahirkan “Raja-Raja Kecil” yang bermaharajalela untuk menindas rakyatnya, jangan sampai terjadilah," pungkasnya, seraya mengakhiri percakapan yang berlangsung di Sekretariat Karang Taruna di Jl. Patimura, Kelurahan Dumai Kota.

Sebagaimana diketahui, Forum Silaturahmi dan Musyawarah Perwakilan Masyarakat Provinsi Riau Wilayah Bagian Pesisir. Digagas oleh beberapa tokoh dari berbagai unsur dan elemen, seperti dari Pemerintahan (Eksekutif), Legislator, Politisi, Tokoh Adat, Pemuka Agama, Tokoh Pemuda dan lain sebagainya.

Walikota Dumai, H Paisal SKM., MARS dalam undangan bertindak sebagai tuan rumah, sedangkan Norham Abdul Wahab sebagai Ketua Panitia. Ada pula beberapa nama tertulis sebagai Turut Mengundang. Mereka adalah, Amril Mukminin, Irwan Nasir, Suyatno, Timo Kipda, Husni Merza, Masrul Kasmy, Syamsurizal, Insiawaty Ayus, Riza Pahlevi, Tengku Muhaza, dan Zulkifli AS.

Sosok diatas diketahui pernah menduduki beberapa jabatan penting. Tentunya dengan bersatu padunya mereka dalam satu tujuan akan membawa dampak positif. Semoga apa yang menjadi matlamat dan tujuan akan tercapai. Ayo! segenap masyarakat Pesisir mari bergandeng tangan merealisasikan keinginan dengan mengalang kesatuan, dukungan semua pihak sangat diharapkan. Sehingga keinginan mewujudkan Provinsi Riau Pesisir dapat terealisasi secepatnya.***(RPC)

Mengapa Indonesia Membutuhkan Provinsi Riau Pesisir?

Mon, 27 Jul 2026 13:21:03 +0700

Oleh: Riski Kurniawan
Koordinator ARUK

Kota Dumai, (Riau)-RPC

Gagasan pembentukan Provinsi Riau Pesisir yang meliputi Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Siak, dan Rokan Hilir sudah saatnya dibicarakan secara serius. Ini bukan semata soal pemekaran wilayah, tetapi menyangkut pemerataan pembangunan sekaligus kepentingan strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selama ini konsentrasi pembangunan Riau relatif bertumpu di Pekanbaru. Padahal, kawasan pesisir memiliki potensi ekonomi dan posisi geografis yang sangat strategis. Dumai, Bengkalis, Meranti dan Rokan Hilir berhadapan langsung dengan kawasan Selat Malaka serta jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura.

Karena itu, pembangunan kawasan pesisir tidak boleh hanya dilihat dari perspektif ekonomi daerah. Ada dimensi geopolitik, keamanan, pertahanan dan kedaulatan di dalamnya.

Provinsi baru dapat menciptakan rentang kendali pemerintahan yang lebih dekat, mempercepat pelayanan publik, sekaligus memperkuat koordinasi dalam mengelola kawasan perbatasan dan pesisir. Jika berdasarkan kajian strategis negara memang diperlukan, penguatan struktur kewilayahan TNI dan Polri juga dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Riau Pesisir juga berpotensi menjadi pusat pertumbuhan baru berbasis pelabuhan, industri, logistik, perdagangan internasional, perikanan dan ekonomi biru. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Riau tidak lagi terkonsentrasi di satu titik.

Yang terpenting, pembentukan Riau Pesisir bukanlah upaya memisahkan diri dari Riau. Sebaliknya, ini adalah cara memperkuat Riau dan memperkuat kehadiran NKRI di wilayah strategis yang berhadapan langsung dengan dunia internasional.

Maka, pemerintah pusat dan daerah, DPR, DPD, akademisi serta masyarakat perlu mulai membuka kajian serius. Sebab, membangun wilayah perbatasan bukan hanya soal kesejahteraan masyarakat hari ini, tetapi juga tentang memastikan kedaulatan Indonesia tetap kuat menghadapi perubahan konstelasi global.

Riau Pesisir bukan sekadar pemekaran. Ia adalah gagasan pemerataan pembangunan sekaligus investasi strategis bagi masa depan NKRI.***(RPC)

Diadakannya Forum Silaturrahmi dan Musyawarah Masyarakat Wilayah Pesisir, Akang Ulong Kembali Bersuara

Sun, 26 Jul 2026 23:54:30 +0700

Kota Dumai, (Riau)-RPC

Gagasan pembentukan Provinsi Riau Pesisir kembali mengemuka. Bagi Muhammad Ali Akbar, yang akrab disapa Akang Ulong. Tokoh Muda Riau Pesisir asal Kota Dumai yang selama ini cukup dikenal oleh masyarakat Dumai dan sekitarnya. Karena kerap tampil menyuarakan dan membela hak-hak masyarakat. Juga dikenal aktif pada beberapa organisasi baik untuk Nasional maupun kedaerahan.

Jauh sebelumnya, Akang Ulong pernah menyuarakan isi hatinya. Bahwa dirinya sangat mendukung terbentuknya Provinsi Riau Pesisir. Bahkan ada satu kalimat saat itu sangat kontroversial disampaikannya.

Menurut hemat penulis jika dirilis akan menimbulkan kegaduhan. Kalimat tersebut adalah "Haram bagi siapapun jika orang/penduduk pesisir tidak mendukung wacana pembentukan Provinsi Riau Pesisir". ujarnya melalui pesan WhatsAap, Minggu (26/7/2026) malam.

Ternyata benar ketika kalimat tersebut ingin dijadikan Tajuk tulisan ada yang menegur. Mohon kalimatnya diperhalus, supaya tidak ada kegaduhan, diperhalus sedikitlah bahasanya.

"Bang tukar judul, aku tadi ado dihubungi oleh salah satu tokoh kito, bahasonyo kasar betul tak sesuai dengan adat resam kite Melayu, dan jika ada perbedaan pandangan biasolah," ungkap Akang Ulong meminta judul berita direvisi atas permintaan seseorang tokoh, dan tidak menyebut nama tokoh tersebut.

Kembali kepada wacana pembentukan Provinsi Riau Pesisir. Bukan hanya sekedar pemekaran wilayah, banyak hal mendasar yang melatarbelakangi. Menurutnya, Riau Pesisir merupakan persoalan keadilan pembangunan sekaligus kepentingan strategis Indonesia di kawasan Selat Malaka.

“Selama ini pembangunan di Riau terlalu lama hanya terfokus di kawasan sekitar Pekanbaru yang notabene sebagai pusat pemerintahan. Pekanbaru tentunya menjadi wilayah penting, tetapi pembangunan tidak boleh berhenti disitu saja,” ujar sosok yang cukup malang-melintang diberbagai organisasi.

Akang Ulong atau Ibar sapaan akrabnya menilai ada wajah Riau yang jauh lebih strategis tetapi belum mendapatkan perhatian yang sebanding, yakni kawasan pesisir yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan berbatas dengan Negara Malaysia dan Singapura. Diketahui Selat Malaka menjadi jalur laut terpadat di dunia untuk pelintasan kapal.

"Dengan posisi strategis berada didepan jalur laut Internasional dilintasi ribuan kapal niaga dari berbagai negara, semestinya negeri-negeri di kawasan Pesisir memiliki kelebihan dan keutamaan tersendiri, namun faktanya berbanding terbalik," sampinya dengan senyuman kecut.

Akang Ulong berharap Gagasan Provinsi Riau Pesisir yang mencakup Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti dan Rokan Hilir. Harus dilihat dari perspektif yang lebih besar dan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat bukan untuk kelompok atau orang-orang tertentu.

“Ini bukan sekadar tuntutan pemekaran, banyak hal yang mestinya membawa kemajuan terhadap wilayah serta masyarakatnya terutama terkait perekonomian, dan bagaimana negara menghadirkan keadilan pembangunan sekaligus memperkuat wilayah yang secara geografis berada di halaman depan Indonesia," lanjutnya berucap.

Jangan Perlakukan Pesisir sebagai Halaman Belakang

Akang Ulong menilai kawasan Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Rokan Hilir memiliki posisi yang tidak biasa. Kawasan tersebut berhadapan langsung dengan lalu lintas perdagangan dunia dan negara-negara tetangga. Karena itu, menurutnya, kawasan pesisir tidak semestinya diperlakukan sebagai halaman belakang pembangunan Riau.

“Dumai, Bengkalis, Meranti dan Rokan Hilir bukan halaman belakang. Ini halaman depan Indonesia yang berhadapan langsung dengan lalu lintas perdagangan dunia,” tegasnya.

Menurut Akang Ulong, persoalan rentang kendali pemerintahan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Ketika pusat pemerintahan terlalu jauh dari wilayah strategis, koordinasi pembangunan dan pelayanan publik berpotensi tidak optimal.

Di sisi lain, konsentrasi pembangunan yang terlalu besar di pusat juga berisiko membuat potensi kawasan pesisir tidak berkembang maksimal.

“Ketika pembangunan terlalu terkonsentrasi, potensi pesisir tidak berkembang maksimal, ketika kawasan perbatasan tidak menjadi prioritas, negara juga bisa terlambat membaca perubahan lingkungan strategis,” ujarnya.

Jangan Menunggu Masalah Baru Bertindak

Akang Ulong mengingatkan, Indonesia tidak boleh menunggu persoalan muncul baru kemudian membangun kekuatan dan memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan. Menurutnya, pembangunan kawasan pesisir harus dipandang sebagai bagian dari strategi nasional.

Pembentukan Riau Pesisir, kata dia, dapat menjadi momentum menghadirkan pusat pertumbuhan baru yang bertumpu pada pelabuhan, logistik, industri, perdagangan internasional, perikanan, energi serta ekonomi biru.

Tidak kalah penting, provinsi baru dapat memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga koordinasi pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilakukan lebih cepat dan lebih dekat.

“Kalau kita bicara Riau Pesisir, kita bukan hanya bicara kantor gubernur baru, kita bicara desain pembangunan baru, pusat pertumbuhan baru dan bagaimana negara hadir lebih dekat dengan masyarakat,” jelasnya.

Pemekaran Harus Dikaji Secara Serius

Meski demikian, Akang Ulong menegaskan bahwa pembentukan provinsi baru tidak boleh dilakukan secara emosional atau sekadar berdasarkan kepentingan politik.

Seluruh persyaratan hukum dan kajian objektif harus dipenuhi. Kemampuan fiskal, potensi ekonomi, tata ruang, pelayanan publik, sosial budaya, sumber daya manusia hingga aspek pertahanan dan keamanan harus menjadi bagian dari kajian. Begitu pula dengan penguatan struktur TNI dan Polri. Menurutnya, pemekaran tidak otomatis berarti perubahan struktur pertahanan dan keamanan. Namun kebutuhan strategis kawasan tetap harus menjadi pertimbangan serius.

“Penguatan struktur TNI dan Polri tentu harus sesuai kebutuhan strategis dan ketentuan hukum, tetapi aspek pertahanan dan keamanan tidak boleh dipisahkan dari pembahasan mengenai masa depan Riau Pesisir,” sambungnya lagi.

"Sebab, lanjut dia, yang sedang dibicarakan bukan sekadar garis batas administratif, yang kita bicarakan adalah wilayah Indonesia yang berhadapan langsung dengan dinamika geopolitik kawasan, karena itu sudah waktunya gagasan Riau Pesisir keluar dari ruang wacana dan masuk ke meja kajian serius pemerintah, DPR-RI, DPD, Akademisi serta masyarakat, harus diajukan bukan lagi sekadar apakah Riau Pesisir perlu dibentuk, pertanyaan yang lebih penting apakah Indonesia mampu terus membiarkan salah satu halaman depannya berkembang tanpa perhatian dan rentang kendali yang sebanding dengan posisi strategisny," ucapnya dengan nada bertanya.

Bagi Akang Ulong, Riau Pesisir bukan upaya memecah Riau, justru sebaliknya, pemekaran dapat menjadi instrumen untuk memperkuat Riau. Mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkokoh kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia di kawasan strategis Selat Malaka.

Sebagai tokoh muda yang berasal dari Dumai dan selama ini dikenal aktif menyuarakan kepentingan masyarakat. Akang Ulong melihat perjuangan Riau Pesisir bukan semata perjuangan administratif.
Ini adalah perjuangan agar masyarakat di kawasan pesisir mendapatkan pembangunan dan pelayanan negara yang setara dengan posisi strategis wilayahnya.

“Sebab dalam geopolitik, wilayah yang strategis tidak cukup hanya dijaga dengan peta, ia harus dibangun, dihadirkan pemerintahannya, dan dirasakan kehadiran negaranya,” pungkasnya.***(RPC)

Pembersihan Drainase Pererat Kebersamaan LPS Ratu Sima dengan Masyarakat

Sun, 26 Jul 2026 18:44:11 +0700

Kota Dumai (Riau), RPC

Lembaga Pengelola Sampah (LPS) Kelurahan Ratu Sima kembali melaksanakan kegiatan gotong royong bersama masyarakat di sejumlah wilayah RT, Minggu (26/7). Kegiatan rutin yang digelar setiap bulan ini difokuskan pada pembersihan drainase guna menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari tumpukan sampah.

Kegiatan tersebut melibatkan pengurus Lembaga Pengelola Sampah (LPS) Ratu Sima bersama warga setempat yang secara bersama-sama membersihkan saluran air dari endapan lumpur, rumput liar, serta sampah yang berpotensi menghambat aliran drainase. Suasana kebersamaan terlihat selama pelaksanaan gotong royong yang berlangsung dengan penuh semangat.

Selain menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan itu juga menjadi sarana mempererat hubungan silaturahmi antara pengurus Lembaga Pengelola Sampah (LPS) Ratu Sima dengan masyarakat. Melalui kebersamaan dalam bergotong royong, diharapkan tercipta rasa kepedulian dan kekompakan dalam menjaga lingkungan tempat tinggal.

Ketua Lembaga Pengelola Sampah (LPS) Ratu Sima, Niko Attria, mengatakan bahwa gotong royong bulanan merupakan agenda rutin yang terus dipertahankan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus memperkuat hubungan sosial dengan masyarakat.

"Gotong royong ini kami laksanakan setiap bulan bersama masyarakat di wilayah RT. Selain membersihkan drainase, kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara Lembaga Pengelola Sampah (LPS) dan warga sehingga kebersamaan tetap terjaga," ujar Niko Attria.

Ia menambahkan, melalui kegiatan tersebut pihaknya juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke saluran drainase yang dapat menyebabkan penyumbatan dan banjir saat musim hujan.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan karena kebersihan adalah tanggung jawab bersama demi menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan aman untuk semua," tambah Niko Attria.

Melalui kegiatan gotong royong yang dilakukan secara rutin, Lembaga Pengelola Sampah (LPS) Kelurahan Ratu Sima berharap semangat kebersamaan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan terus meningkat. Dengan lingkungan yang bersih serta drainase yang terawat, kualitas hidup masyarakat di Kelurahan Ratu Sima diharapkan semakin baik.

Ditunjuk Sebagai Plt Ketum KONI Kota Dumai, Sosok Terpilih Sampaikan Apresiasi

Fri, 24 Jul 2026 22:25:12 +0700

Kota Dumai, (Riau)-RPC

Rapat Pleno pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Dumai pada Jumat, (24/7/2026) berjalan lancar dan sukses. Rapat yang membahas beberapa agenda diselenggarakan di Kantor KONI Jl. Diponegoro No. 67.

Salah satu agenda utama rapat yang dimulai sekira Pukul 14.15 WIB adalah Pleno Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) KONI Kota Dumai. Sebagai tindak lanjut pengunduran diri oleh Agustiawan sebagai Ketum KONI Kota Dumai masa bakti 2023-2027.

Rapat dipimpin oleh Akhmad Khadafi selaku Ketua Harian, dengan didampinggi oleh beberapa Wakil Ketua, Sekretaris Umum Muhammad Ali Akbar, dan Bendahara Umum Abang Lee serta beberapa pengurus teras lainnya. Saat pembahasan Plt Ketum, tidak membutuhkan waktu lama karena para peserta rapat dengan gerak cepat (gercap) secara aklamasi sepakat menunjuk Abdul Kadir Jailani..

Pria akrab disapa AKJ itu sangat mengapresiasi atas pemilihan dirinya menjadi Plt KONI Kota Dumai. Berjanji akan menjalankan roda organisasi sesuai aturan dan siap bekerjasama dengan seluruh pengurus yang ada.

"Terima kasih atas dukungan kawan-kawan serta pengurus KONI yang hadir pada rapat hari ini karena mempercayakan saya sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum KONI Dumai, amanah ini akan saya laksanakan dengan sebaik mungkin, dan berharap kerjasamanya tetap terjalin agar roda organisasi berjalan baik untuk kemajuan dunia Olahraga di Kota Dumai ini," ujarnya dalam sambutan.

"Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih, baik secara pribadi atau mewakili pengurus lainnya kepada Ketum Agus, atas dedikasi dan pengorbanannya selama menjabat, dalam kebersamaan yang terasa singkat itu banyak pengetahuan dan wawasan , yang kami peroleh, tunjuk ajar itu akan selalu kami implementasikan dalam menjalankan roda organisasi di KONI Kota Dumai untuk masa hadapan, terima kasih tiada terhingga dan semoga Ketua Agus sukses dalam bekerja dan senantiasa dalam keadaan sehat-wakafiat beserta keluarga," sampainya.

Penutup kata, Kadir siap berkoordinasi jika dalam masa transisi kepemimpinannya sebagai Plt ada kendala yang dihadapi.

"Izin Ketua, kalau nantik ada kendala dalam transisi kepemimpinan ini, mohon petunjuk dan arahan, semoga program dan keberlangsungan pembinaan atlet tetap berjalan sebagaimana harapan terdahulu," tutupnya, dan di-Amini oleh Sekretaris Umum, Muhamnad Ali Akbar yang turut mendampingi.

Abdul Kadir Jailani sebelum ditunjuk sebagai Plt Ketum KONI menjabat sebagai Wakil Ketua 1. Keterpilihannya sebagai Plt KONI sepertinya bukan hal yang mengejutkan. Karena selama ini dikenal sebagai salah satu pengurus yang aktif. Kerap mewakili pengurus pada event-event yang diselenggarakan pengurus Cabor yang bergabung di KONI Dumai. Kesehariannya juga kerap menyambangi Kantor KONI meski tidak ada kegiatan atau agenda penting dilaksanakan.

Selain penunjukan Plt, rapat juga membahas beberapa agenda lainnya, yaitu Rapat Koordinasi (Rakor), pembahasan terkait Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Riau Ke-XI Tahun 2027, serta membahas persiapan pindah kantor baru.

Diketahui jabatan Ketum KONI Kota Dumai sebelumnya dijabat oleh Agustiawan, S., T. Namun yang bersangkutan mengundurkan diri. Hal tersebut dipicu karena kepindahan tugas dalam rangka kerja ke Pulau Jawa.

Dikutip dari surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Ketum KONI Provinsi Riau (23/7). Sosok yang berkarya pada salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar di Indonesia, PT Pertamina (Persero) dimutasi ke Cilacap.

Beralasan pengunduran dirinya karena kondisi Geografis dan tuntutan tanggung jawab pada jabatan ditempat kerja, sehingga tidak dapat memimpin dan menjalankan roda Organisasi secara Harian dengan maksimal.

Agustiawan juga tak lupa mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya dan terima kasih kepada Ketum KONI Provinsi Riau beserta jajaran. Pemerintah Daerah Kota Dumai, Pengurus KONI dan Pengurus Cabang Olahraga yang ada di Kota Dumai. Atas kerjasama, dukungan dan dedikasi yang telah diberikan selama masa kepemimpinannya.

Agus sapaan akrabnya, yang selama ini dikenal akrab dengan insan Pers di Kota Dumai, juga mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, maupun program kerja yang belum dapat terealisasi secara maksimal. Akhir suratnya, menjaga keberlangsungan pembinaan atlet dan jalannya roda organisasi, Agustiawan siap membantu proses transisi kepemimpinan kepada Plt yang ditunjuk.

Selain bersurat kepada Pengurus KONI Provinsi Riau, Agustiawan juga mengirim pesan WhatsAap ke group Pengurus KONI Dumai. Dalam pesannya mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan kerjasamanya selama ini sehingga program kerja KONI Kota Dumai dapat terlaksana dengan baik.

Tak lupa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika belum dapat menjalankan amanah sebagaimana mestinya sehingga beberapa program kerja belum dapat terselesaikan.

InsyaAllah dengan terpilihnya Plt. Ketua KONI Dumai yang baru, roda organisasi ini tetap bisa melaju kencang dalam menjayakan olahraga di kota Dumai. InsyaAllah silaturahmi dan komunikasi masih tetap terjalin, dan semoga dapat bersama lagi dimasa yang akan datang, pesannya dan diakhiri dengan bait pantun.***(RPC)

Anak nelayan memancing ikan,
Ikan dipancing umpannya udang.
Terima kasih untuk semua kenangan,
Salah dan khilaf mohon di maafkan

Persatuan Wanita Patra Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai dan DPPA Kota Dumai Tanamkan Budaya Anti-Bullying di SD IT Brilliant

Mon, 20 Jul 2026 12:02:24 +0700

Kota Dumai, (Riau)-RPC

Berangkat dari kepedulian terhadap isu bully dan mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman, Persatuan Wanita Patra (PWP) PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai (Kilang Pertamina Dumai) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai menggelar sosialisasi bertajuk "No Bully, Just Friendly: Hentikan Bullying, Mari Berteman". Kegiatan ini diberikan pada siswa kelas 6 SD IT Bazma Brilliant Dumai pada Jum’at (17/7) untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pencegahan perundungan sekaligus menumbuhkan budaya saling menghargai di lingkungan sekolah.

Ketua Bidang Pendidikan PWP Kilang Dumai, Intan Purwati, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja Bidang Pendidikan PWP sekaligus bentuk kepedulian terhadap maraknya kasus bullying yang masih terjadi di kalangan anak-anak. “Melalui kolaborasi dengan DPPPA Kota Dumai, kami berharap anak-anak dapat memahami bahaya bullying, berani melindungi diri, serta membangun budaya saling menghargai di lingkungan sekolah," ujar Intan.

Dalam kegiatan ini PWP Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai menghadirkan psikolog anak dari DPPPA Kota Dumai, Fitri Aprilias Sabrina, S.Psi., M.Psi., Psikolog sebagai narasumber, yang memberikan edukasi mengenai pencegahan bullying kepada para siswa. Ia mengajak para siswa untuk memahami pentingnya menciptakan lingkungan pertemanan yang sehat serta menekankan kepada anak-anak bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, sebagaimana pesan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis.

Fitri menjelaskan bahwa perilaku perundungan atau bullying merupakan tindakan menyakiti orang lain yang dilakukan secara sengaja dan berulang, sehingga berbeda dengan konflik biasa yang terjadi di antara dua pihak dengan posisi yang setara. Ia menjelaskan, “Candaan pun perlu dipahami batasannya, karena tidak semua hal yang dianggap lucu oleh seseorang akan dirasakan sama oleh orang lain,” jelasnya.

Agar materi yang disampaikan lebih mudah dipahami, sosialisasi tersebut dikemas secara interaktif dengan diajak berdiskusi mengenai bentuk wujud perilaku bullying, mulai dari fisik, verbal, sosial, hingga di ruang digital seperti media sosial. Penyampaian materi turut diperkaya dengan nilai-nilai keagamaan yang mengajarkan pentingnya saling menghormati, berbuat baik, dan menjaga sesama, sehingga para siswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan.

Affan, salah satu peserta mengaku materi yang disampaikan tidak hanya mudah dipahami, tetapi juga memberikan bekal tentang pentingnya saling menghargai antarteman. "Aku jadi tahu kalau kita nggak boleh ngebully teman. Kalau ada teman yang dibully, kita harus bantu dan cerita ke guru atau orang tua. Tadi juga seru, Bu Fitri jelasinnya gampang dimengerti, jadi aku dapat banyak pelajaran." ujar Affan.

Area Manager Communication, Relations, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai, Tengku Muhammad Rum, mengatakan bahwa inisiatif yang diselenggarakan oleh Persatuan Wanita Patra ini mencerminkan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung tumbuh kembang generasi muda melalui lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari perundungan. Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi langkah penting dalam membangun karakter generasi muda sejak dini.

"Kami percaya bahwa menciptakan lingkungan yang aman bagi anak merupakan investasi penting dalam membangun generasi masa depan yang berkarakter, berempati, dan saling menghargai. Melalui kolaborasi bersama PWP dan DPPPA Kota Dumai, kami berharap edukasi ini dapat meningkatkan kesadaran anak-anak untuk berani mengatakan tidak terhadap bullying serta menjadi agen perubahan yang menebarkan kebaikan di lingkungan sekitarnya," Pungkas Muhammad Rum.

Melalui kegiatan ini, Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai bersama Persatuan Wanita Patra berharap dapat memperkuat budaya saling menghargai, memperkuat kepedulian antarsesama, serta mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman, ramah anak, dan bebas dari perundungan. Inisiatif ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh).***(RPC)

Babinsa Koramil 06/Merbau Intensifkan Komsos, Warga Kampung Pancasila Diajak Perkuat Kebersamaan

Sat, 18 Jul 2026 11:46:32 +0700

Bengkalis (Riau), RPC

Komitmen memperkuat nilai-nilai kebangsaan terus diwujudkan Babinsa Koramil 06/Merbau melalui kegiatan komunikasi sosial (Komsos) bersama masyarakat di Kampung Pancasila, Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Sabtu (18/7/2026).

Kegiatan yang dimulai sekira pukul 09.30 WIB itu menjadi wadah mempererat silaturahmi sekaligus menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat.

Babinsa Koramil 06/Merbau, Peltu Suyatno, memimpin langsung kegiatan Komsos yang dihadiri dua orang warga Kelurahan Teluk Belitung. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dengan mengedepankan dialog serta kebersamaan sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan rasa terima kasih atas dibentuknya Kampung Pancasila. Keberadaan program tersebut dinilai tidak hanya menjadi wahana untuk menumbuhkan kepedulian sosial, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antarwarga, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta mendorong sinergi dengan perangkat pemerintahan.

Babinsa juga memberikan berbagai imbauan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga kerukunan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta terus mendukung program-program pemerintah demi terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif.

"Melalui kegiatan komunikasi sosial ini kami ingin terus mempererat hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Kampung Pancasila harus menjadi contoh dalam menjaga persatuan, toleransi, dan semangat gotong royong di lingkungan," ujar Peltu Suyatno.

Peltu Suyatno juga menegaskan bahwa keberhasilan Kampung Pancasila sangat bergantung pada partisipasi seluruh elemen masyarakat.

"Kami mengajak seluruh warga untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjaga kerukunan, serta bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan damai," katanya.

Kegiatan Komsos ini menjadi bagian dari upaya pembinaan teritorial yang dilakukan Koramil 06/Merbau guna memperkuat hubungan antara TNI dengan masyarakat sekaligus menanamkan semangat kebangsaan di wilayah binaan.

Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat diharapkan terus memperkuat sinergi, meningkatkan kepedulian sosial, serta menjaga persatuan dan kesatuan di Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tak Temukan Titik Api, Babinsa Intensifkan Patroli dan Edukasi Pencegahan Karhutla di Merbau

Sat, 18 Jul 2026 11:41:07 +0700

Bengkalis (Riau), RPC

Babinsa Koramil 06/Merbau, Serda Syahrul, melaksanakan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah rawan Desa Mekar Sari, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Sabtu (18/7/2026). Kegiatan dimulai sekira pukul 09.16 WIB dengan menyasar kawasan lahan kosong serta tanah gambut milik masyarakat.

Patroli dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi Karhutla yang kerap meningkat pada musim kemarau. Selain memantau kondisi lapangan, Babinsa juga memastikan situasi di wilayah binaan tetap aman dan bebas dari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

Dalam kegiatan tersebut, Serda Syahrul memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar. Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mencegah terjadinya bencana asap.

Patroli kemudian dilanjutkan di wilayah rawan Karhutla yang berada di Dusun 3 RT 1 Desa Mekar Sari, Kawasan tersebut menjadi salah satu lokasi yang rutin dipantau karena memiliki karakteristik lahan gambut yang rentan terbakar.

Selain menyisir area rawan, Babinsa juga melakukan pengecekan terhadap sumber-sumber air seperti embung dan kanal yang dapat dimanfaatkan sebagai cadangan air apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran lahan.

"Patroli ini merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kami terus mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dampaknya sangat merugikan lingkungan maupun kesehatan," ujar Serda Syahrul.

Serda Syahrul juga menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga wilayah tetap aman dari ancaman Karhutla.

"Kami mengajak seluruh warga agar segera melaporkan apabila melihat adanya titik api ataupun aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Pencegahan akan lebih efektif jika dilakukan bersama-sama," katanya.

Selama pelaksanaan patroli, situasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Hingga kegiatan selesai, Babinsa tidak menemukan adanya titik api maupun asap di wilayah patroli sehingga kondisi Desa Mekar Sari tetap terpantau aman, sementara pemantauan akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna mengantisipasi potensi Karhutla.

TNI Bersama SPPG Sukses Salurkan Ribuan Porsi Makan Bergizi bagi Pelajar di Kepulauan Meranti

Fri, 17 Jul 2026 12:59:21 +0700

Bengkalis (Riau), RPC

Makan Sehat Bergizi yang dilaksanakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Bakti Rumah Pemuda di Jalan Lintas Kurau, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Jumat (17/7/2026), kembali berjalan lancar. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan gizi bagi peserta didik di wilayah Kecamatan Merbau dengan melibatkan pendampingan dari unsur TNI melalui Koramil 06/Merbau.

Program tersebut menjangkau 21 lokasi penerima manfaat yang terdiri dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, MTs, SMA, SMK, MA hingga tenaga pendidik. Sebanyak 2.894 porsi makanan sehat disalurkan kepada para penerima manfaat sesuai dengan jadwal operasional harian SPPG Kabupaten Kepulauan Meranti.

Babinsa Koramil 06/Merbau turut melakukan pemantauan selama proses pendistribusian makanan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, aman, dan sesuai sasaran. Kehadiran Babinsa juga menjadi bentuk dukungan TNI terhadap program peningkatan kualitas gizi anak-anak sekolah.

"Program Makan Sehat Bergizi ini merupakan bentuk kepedulian bersama dalam mendukung tumbuh kembang generasi muda. Kami dari Koramil 06/Merbau akan terus melakukan pendampingan agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tepat sasaran," ujar Babinsa Koramil 06/Merbau.

Menu yang disajikan kepada para siswa pada hari itu terdiri dari nasi putih, opor ayam, tempe goreng, tumis kol, dan buah jeruk. Kombinasi menu tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian para peserta didik agar tetap sehat dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar.

Babinsa juga menyampaikan bahwa sinergi antara TNI, pengelola SPPG, pihak sekolah, serta seluruh unsur terkait menjadi faktor penting dalam menyukseskan program nasional tersebut.

"Kami berharap program ini terus berkelanjutan karena manfaatnya sangat dirasakan oleh para siswa maupun tenaga pendidik. Dengan asupan gizi yang baik, diharapkan kualitas kesehatan dan prestasi belajar anak-anak semakin meningkat," tambah Babinsa.

Selama pelaksanaan kegiatan tidak ditemukan kendala maupun hal-hal menonjol. Seluruh proses distribusi makanan berlangsung tertib dan aman, sehingga program Makan Sehat Bergizi di wilayah Koramil 06/Merbau dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana.

Melalui Komsos Kampung Pancasila, Babinsa Koramil 06/Merbau Bangun Kebersamaan dan Kepedulian Masyarakat

Fri, 17 Jul 2026 11:26:28 +0700

Bengkalis (Riau), RPC

Kegiatan komunikasi sosial (Komsos) terus dilaksanakan Babinsa Koramil 06/Merbau sebagai upaya mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Pada Jumat, 17 Juli 2026, Sertu Ansari melaksanakan Komsos bersama warga di Kampung Pancasila, Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.30 WIB tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Babinsa berdialog langsung dengan masyarakat guna memperkuat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang baik antara TNI dan warga di wilayah binaan.

Dalam kegiatan itu hadir Sertu Ansari bersama tiga orang masyarakat. Berbagai hal dibahas, mulai dari pentingnya menjaga persatuan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, hingga memperkuat semangat gotong royong sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila.

"Kampung Pancasila merupakan wadah untuk memperkuat rasa persaudaraan, persatuan, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Kami berharap nilai-nilai Pancasila terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari," ujar Sertu Ansari.

Selain menjalin silaturahmi, Babinsa juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar terus mendukung perangkat pemerintahan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan lingkungan. Sinergi antara masyarakat dan aparat dinilai menjadi modal utama dalam menciptakan wilayah yang kondusif.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, saling menghormati, serta mendukung setiap program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah," tambah Sertu Ansari.

Masyarakat yang hadir menyampaikan apresiasi atas keberadaan Kampung Pancasila yang dinilai mampu menjadi sarana mempererat hubungan antarsesama serta menumbuhkan kepedulian sosial. Suasana diskusi berlangsung hangat dengan semangat kebersamaan dan saling bertukar pandangan.

Selama kegiatan berlangsung situasi tetap aman, tertib, dan kondusif. Melalui Komsos yang dilaksanakan secara rutin, Babinsa Koramil 06/Merbau berharap semangat persatuan, kesatuan, serta nilai-nilai Pancasila semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Teluk Belitung.

Kisruh, Musorprov KONI Riau Deadlock

Thu, 16 Jul 2026 23:17:54 +0700

Pekanbaru, (Riau)-RPC

Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI Riau di Hotel Mutiara Merdeka, Kamis (16/7/2026) deadlock. Karena peserta Musorprov tidak menemukan kesepakatan terkait hasil kerja Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP).

Terjadi perdebatan antar sesama peserta menjadi dua kubu, satu kubu meminta TPP dibentuk kembali dengan Tim yang baru. Sedangkan satunya mempertahankan karena menilai Tim TPP yang lama tetap sah.

Akibat pertentangan dua kubu, pro dan kontra terkait Tim TPP, suasana Musorprov sempat memanas. Karena masing-masing pihak ngotot mempertahankan pendapatnya tanpa ada yang mau mengalah.

Melihat situasi kurang kondusif, Pimpinan Sidang sempat menskors rapat. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan pengurus KONI Pusat.

Hasil koordinasi mengarahkan agar hasil kerja Tim TPP lama tetap dijalankan. Seterusnya sidang dibuka kembali, namun situasi berubah dan tetap tidak terkendali.

Salah satu pemicu timbulnya keinginan beberapa pengurus Kabupaten/Kota mengalihkan dukungan terhadap bakal calon Ketua Umum yang ikut pemilihan.

Suasana kembali ribut saling adu argumentasi, ketika sejumlah KONI kabupaten/kota menyampaikan perubahan sikap terhadap dukungan kepada bakal calon Ketua Umum KONI Riau untuk periode mendatang.

Ditengah perdebatan peserta yang tidak kunjung mencapai kesepakatan. Melihat debat kusir yang terus berlangsung, salah satu peserta dari KONI Dumai meminta agar Musorprov dinyatakan deadlock.

"Jalannya rapat dari awal sudah kurang kondusif karena ada perbedaan pandangan terkait Tim TPP, ada dua kubu saling ngotot dengan pendapatnya masing-masing," ujar Muhammad Ali Akbar salah satu perwakilan KONI Dumai pada Musorprov kepada media ini, pada hari yang sama.

Sosok menjabat sebagai Sekretaris Umum itu melanjutkan keteranganya. "Situasi sudah tidak kondusif lagi dan jikapun rapat dilanjutkan terus saya tidak yakin ada kesepakatan terjadi, karena itu meminta pimpinan sidang bersikap tegas, sidang yang seharusnya dilanjutkan ketahap berikutnya tidak terjadi, dan sebaiknya ditutup saja rapatnya bikin capek dan sakit kepala aja," pungkasnya.

Tak lama berselang setelah usulan disampaikan, akhirnya pimpinan sidang menutup Musorprov terkait pemilihan Ketua Umum yang baru.***(RPC)

Komsos Babinsa Koramil 06/Merbau Pererat Silaturahmi, Warga Diajak Jaga Persatuan dan Harmoni Kampung Pancasila

Thu, 16 Jul 2026 12:54:03 +0700

Bengkalis (Riau), RPC

Kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) terus dilakukan Babinsa Koramil 06/Merbau sebagai upaya memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Pada Kamis (16/7/2026) sekira pukul 09.20 WIB, Babinsa Peltu Suyatno melaksanakan Komsos bersama warga di Kampung Pancasila, Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Peltu Suyatno bersama tiga orang masyarakat. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dengan membahas pentingnya menjaga persatuan, kerukunan, serta semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.

Melalui kegiatan Komsos, Babinsa mengajak masyarakat untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, warga juga diimbau agar senantiasa mendukung program pemerintah serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

"Kampung Pancasila merupakan wadah untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Karena itu, kami mengajak seluruh warga agar terus menjaga kerukunan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aktivitas," ujar Peltu Suyatno.

Dalam kesempatan tersebut, Babinsa juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar selalu menjalin komunikasi yang baik dengan perangkat pemerintahan serta bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif.

"Kami berharap melalui kegiatan Komsos seperti ini hubungan antara TNI dan masyarakat semakin erat, sehingga setiap persoalan yang muncul di lingkungan dapat diselesaikan secara musyawarah dan penuh kekeluargaan," tambah Peltu Suyatno.

Masyarakat Kelurahan Teluk Belitung menyambut baik keberadaan Kampung Pancasila dan mengapresiasi kehadiran Babinsa yang secara rutin memberikan pembinaan serta motivasi kepada warga. Kegiatan tersebut dinilai mampu menumbuhkan kepedulian sosial sekaligus mempererat tali silaturahmi antarwarga.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Kehadiran Babinsa melalui Komsos di Kampung Pancasila diharapkan terus memperkokoh semangat persatuan, kesatuan, dan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat Kelurahan Teluk Belitung.

Babinsa Koramil 06/Merbau Perkuat Pencegahan Karhutla Lewat Patroli Rutin dan Pengecekan Sumber Air

Thu, 16 Jul 2026 12:50:23 +0700

Bengkalis (Riau), RPC

Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terus digencarkan jajaran Koramil 06/Merbau di wilayah rawan kebakaran. Pada Kamis (16/7/2026) sekira pukul 10.00 WIB, Babinsa Pratu Hutagalung bersama masyarakat melaksanakan patroli terpadu di Desa Dedap, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kegiatan patroli difokuskan pada kawasan lahan kosong dan tanah gambut milik masyarakat yang dinilai memiliki potensi terjadinya kebakaran saat musim kemarau. Selain melakukan pemantauan, Babinsa juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan dari ancaman Karhutla.

Patroli dilaksanakan di wilayah rawan Karhutla yang berada di Dusun 1 RT 2 Desa Dedap. Dalam kegiatan tersebut, Babinsa turut menyampaikan sosialisasi kepada warga agar tidak membuka lahan maupun membersihkan kebun dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang meluas.

"Kami terus mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun. Pencegahan merupakan langkah paling efektif untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lahan," ujar Pratu Hutagalung.

Selain memberikan edukasi, Babinsa juga melakukan pengecekan terhadap sumber-sumber air seperti embung maupun kanal yang dapat dimanfaatkan sebagai cadangan air apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran di kawasan tersebut.

"Melalui patroli rutin ini kami berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga wilayah Desa Dedap tetap aman dari ancaman Karhutla. Sinergi antara Babinsa dan masyarakat sangat penting dalam menjaga lingkungan," tambah Pratu Hutagalung.

Selama kegiatan berlangsung, patroli dilaksanakan dengan menyusuri sejumlah titik yang dianggap rawan kebakaran. Hasil pemantauan menunjukkan tidak ditemukan adanya titik api maupun kepulan asap di lokasi patroli sehingga kondisi wilayah tetap dalam keadaan aman dan terkendali.

Koramil 06/Merbau akan terus melaksanakan patroli dan sosialisasi secara berkelanjutan sebagai upaya deteksi dini serta pencegahan Karhutla. Kehadiran Babinsa di lapangan diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus menjaga wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti tetap bebas dari kebakaran hutan dan lahan.

PWI Pusat Sosialisasi Lima Peraturan Organisasi

Thu, 16 Jul 2026 08:09:55 +0700

JAKARTA – Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai upaya penguatan konsolidasi organisasi dan mengawal profesi wartawan, melakukan sosialisasi lima Peraturan Organisasi (PO), yang sudah dibahas pada Rapat Pleno 30 Juni 2026.

Sosiolisasi lima (PO) yang menjadi landasan penguatan tata kelola organisasi secara nasional, dipimpin langsung Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, didampingi Sekretaris Jenderal M. Selamet Susanto,
bersama jajaran pengurus pusat dan diikuti secara langsung maupun daring oleh jajaran Pengurus PWI Pusat dan Pengurus Provinsi se-Indonesia.

Sosialisasi lima PO, berlangsung pada Rabu, 15 Juli 2026, di Ruang Rapat PWI Pusat Lantai 4, Jalan Kebon Sirih No. 32–34, Jakarta Pusat, dengan menjelaskan satu per satu PO sebagai pedoman yang standar penyelenggaraan organisasi.

Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Ketua Bidang Organisasi Zulkifli Gani Ottoh, Wakil Ketua Bidang Organisasi Joko Tetuko, Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum Jemmy Endey, Baren Antoni Siagian, Ketua Bidang Pembinaan Daerah Mirza Zulhadi, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah Sarjono, Wakil Sekjen Kadirah, Kepala Humas PWI Pusat Mercys Charles Loho, Wakil Ketua Bidang Aset Rabiatun Drakel, serta jajaran Pengurus PWI Provinsi dari seluruh Indonesia.

PWI Pusat menegaskan, bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan organisasi yang tertib administrasi, profesional, akuntabel, serta memiliki standar yang seragam di seluruh tingkatan kepengurusan.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menjelaskan bahwa organisasi saat ini sedang memasuki fase konsolidasi menuju sistem pengelolaan yang lebih modern, terstruktur, dan berbasis tata kelola yang baik (good organizational governance).

Menurutnya, keberadaan Peraturan Organisasi menjadi instrumen penting untuk menciptakan kepastian hukum, keseragaman mekanisme kerja, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan organisasi di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

"Selama ini masih terdapat sejumlah aspek teknis yang belum diatur secara rinci, sehingga pelaksanaannya berbeda-beda di setiap daerah. Melalui Peraturan Organisasi ini, PWI membangun standar yang sama agar seluruh proses organisasi berjalan lebih tertib, profesional, dan akuntabel," tandas Akhmad Munir, Rabu (15/7/2026).

Adapun lima Peraturan Organisasi yang sudah disetujui dan disahkan sebagai materi sosialisasi, yaitu;

Pertama, PO Standardisasi Penyelenggaraan Konferensi Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Organisasi ini, mengatur secara komprehensif tahapan penyelenggaraan Konferensi PWI Provinsi maupun Kabupaten/Kota, mulai dari pemberitahuan berakhirnya masa kepengurusan, pembentukan panitia, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pendaftaran Calon Ketua, Daftar Pemilih Tetap (DPT), persyaratan dan verifikasi bakal calon ketua, penetapan persetujuan Calon Ketua, mekanisme persidangan, hingga tata cara pemilihan. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin proses konferensi berlangsung demokratis, transparan, tertib administrasi, dan memiliki kepastian hukum.

PWI Pusat juga memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang telah melaksanakan konferensi secara demokratis, di antaranya Sulawesi Utara, Surakarta, Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, serta Bengkulu yang dijadwalkan Sabtu 18 Juli 2026.

Kedua, PO Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK). Melalui PO ini, PWI menetapkan standar nasional penyelenggaraan OKK sebagai tahapan wajib bagi calon Anggota Muda PWI. Standardisasi mencakup kurikulum, materi pembelajaran, mekanisme pelaksanaan, kompetensi pemateri, administrasi kegiatan, hingga penerbitan sertifikat sebagai persyaratan pengajuan keanggotaan.

Langkah ini, bertujuan memastikan seluruh anggota baru memperoleh pembekalan yang setara mengenai profesi kewartawanan, etika jurnalistik, dan kehidupan berorganisasi.

Ketiga, PO Kedudukan Hari Pers Nasional (HPN). Peraturan Organisasi ini menegaskan bahwa Hari Pers Nasional merupakan Program Strategis Organisasi PWI yang memiliki keterkaitan historis dengan berdirinya Persatuan Wartawan Indonesia pada 9 Februari 1946. Selain mengatur penyelenggaraan HPN oleh PWI Pusat, PO tersebut juga mempertegas mekanisme representasi organisasi guna menjaga legitimasi, integritas, dan kewibawaan organisasi.

Keempat, PO Pengelolaan Aset Organisasi secara nasional. PWI menyusun sistem pengelolaan aset yang meliputi aset fisik, aset keuangan, aset digital, kekayaan intelektual, hingga basis data organisasi.

Pengelolaan dilakukan melalui mekanisme inventarisasi, klasifikasi, pelaporan, pemeliharaan, dan pengawasan secara berkala sebagai bagian dari penguatan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan aset organisasi di seluruh Indonesia.

Kelima, PO Kartu Tanda Anggota (KTA) PWI, sebagai penegasan tata kelola keanggotaan.

Pengaturan ini memperkuat sistem administrasi keanggotaan melalui mekanisme pembaruan Kartu Tanda Anggota (KTA), mutasi keanggotaan antarprovinsi, penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta penegasan hak memilih dan hak dipilih berdasarkan status keanggotaan yang sah sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian administrasi sekaligus meningkatkan tertib organisasi di seluruh daerah.

Joko Tetuko, Wakil Ketua Bidang OKK PWI Pusat, menegaskan bahwa sosialisasi lima Peraturan Organisasi tersebut merupakan bagian dari agenda besar reformasi tata kelola organisasi yang diarahkan untuk memperkuat profesionalisme wartawan anggota PWI, meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, serta menjaga marwah Persatuan Wartawan Indonesia sebagai organisasi profesi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia.

"Peraturan Organisasi ini bukan semata-mata menyusun regulasi baru, melainkan membangun sistem organisasi yang memiliki standar nasional, tertib administrasi, serta memberikan kepastian bagi seluruh anggota dan pengurus dalam menjalankan roda organisasi," tegas Joko Tetuko.

Melalui sosialisasi lima Peraturan Organisasi tersebut, PWI Pusat berharap seluruh kepengurusan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki pedoman yang seragam dalam menyelenggarakan organisasi, sehingga tercipta tata kelola yang semakin profesional, kredibel, transparan, dan berkelanjutan.***(RPC)

Awalnya Biasa Menjadi Primadona, Poktan Sri Gemilang "Ladang Ekonomi" Menjanjikan

Wed, 15 Jul 2026 21:39:59 +0700

Oleh : Zainal Arifin

Kota Dumai, (Riau)-RPC

Mengutip ayat Al-Quran, Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri", Ar-Ra'd ayat 11. Ayat diatas secara harfiah mengingatkan kita pentingnya sebuah usaha atau ikhtiar untuk mengubah keadaan. Implementasi ayat diatas sepertinya layak diselaraskan dengan Kelompok Tani (Poktan) Sri Gemilang.

Berawal dari beberapa warga di Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai membuat sebuah wacana. Membentuk Poktan untuk menyalurkan aspirasi dalam berkreasi. Dengan memanfaatkan lahan sekitar kawasan pemukiman untuk di jadikan kebun-kebun sayuran.

Tanaman cabai siap panen menandakan rezeki tiba.

Sekedar iseng belaka namun hakekatnya di kemudian hari berubah menjadi berdaya guna. Menciptakan peluang usaha menghasilkan pendapatan untuk keluarga. Artinya upaya diri sendiri untuk mengubah keadaan berkaitan kehidupan. Selaras dengan maksud dan tujuan dari kandungan ayat Al-Quran sebagaimana uraian pembuka narasi.

Sebuah transisi ekonomi dari pekerjaan sampingan menjadi pekerjaan utama. Bersama berusaha dari profesi berbeda akhirnya bersatu menjadi petani palawija.

Seorang wanita paruh baya anggota Poktan sedang menyemprot gulma.

17 tahun kemudian semuanya menjadi kenyataan, Poktan Sri Gemilang pesat berkembang. Dari yang semula hanya ajang coba-coba ternyata seiring waktu menjadi sumber "cuan" keluarga.

2009 awal dibentuk, Poktan Sri Gemilang hanyalah wadah kebersamaan dalam berkarya secara swadaya. Dilakukan dengan cara bergotong-royong bermodal dari iuran anggota. Dimulai dari menanam aneka sayur-sayuran berbekal ilmu pengetahuan seadanya.

Senyuman peternak ayam kampung bantuan Pertagas ODA.

Perjalanan panjang Poktan Sri Gemilang dikisahkan, Endrawan penuh lika-liku, jalan terjal tak semulus perkiraan orang. Banyak suka-duka pengorbanan usah ditanya lagi, namun dengan tekad dan semangat semua akhirnya dilalui.

"Semua orang kini hanya melihat kesuksesan Poktan Sri Gemilang, aneka budidaya sayuran silih berganti ditanam, bidang usaha terus berkembang, prestasi gemilang beberapa kali disandang," papar Endrawan awal pertemuan di kediaman, Senin (13/7/2026) siang.

Ayam kampung bantuan Pertagas ODA berebutan makan pertanda menjanjiksn sebuah harapan.

Lanjutnya kemudian "Padahal tidaklah sebagaimana dibayangkan, awal merintis banyak rintangan, seperti panen yang tidak sesuai harapan, maklumlah minim pengetahuan, proses penanaman tidak sesuai jadwal karena terhambat dana, awal merintis "berdarah-darah," ujarnya seraya menyelipkan sebuah istilah.

Halangan dan rintangan menghadang, sempat patah arang, karena merasa lelah hasil tidak sesuai harapan. Berupaya bertahan semangat dikuatkan akhirnya perlahan-lahan terjadi perbaikan. Semangat timbul kembali, tujuan awal menjadi kenyataan. Perhatian dari pihak luar mulai ada, bantuan bibit, pembinaan dan pelatihan diterima.

Mengolah pakan buatan sendiri sebagai selingan pakan buatan pabrik senyumsn ikut mengiringi.

"Setelah beberapa tahun Pemerintah Kota (Pemko) Dumai melalui Dinas Pertanian salurkan bantuan, dari bibit, pelatihan dan bantuan keuangan, setelah itu di ikuti oleh PT Pertamina RU II, dari situlah Poktan Sri Gemilang terus berkembang seperti sekarang," papar Endrawan.

Puncak perkembangan terjadi ketika PT Pertamina Gas, Operation Dumai Area (Pertagas ODA) mulai melirik. Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSP) perusahaan memberikan bantuan.

Endrawan, Ketua Poktan bergaya di depan kolam ikan.

"Tahun 2021 bantuan bibit cabe dan terong diberikan oleh Pertagas ODA, bantuan tersebut diberikan karena melihat dari aktivitas kelompok yang aktif melakukan kegiatan, ditahun itu ada beberapa jenis sayuran yang dibudidayakan seperti cabe, kacang panjang, timun dan lain sebagainya, terkait bibit cabe dan terong bantuan yang diberikan setelah ditanam dan hasil panennya sangat bagus, hal itu diketahui pihak Pertagas ODA," jelasnya.

"Saat itulah bantuan dari Pertagas ODA rutin diberikan kepada Poktan Sri Gemilang, bahkan bukan hanya pada bibit tanaman, fasilitas lainnya dibantu, seperti benih Gurami, Sarana Pengolahan Pupuk Kompos, Fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Saung dan lain sebagainya," pungkas sosok sampai kini masih menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) 01 di Kelurahan Bumi Ayu.

Plank “Desa Energi Berdikari” Inisiasi Peetamina.

Sebagaimana diceritakan Endrawan disinilah peran penting Pertagas ODA memberdayakan perekonomian masyarakat sekitar wilayah operasinya. Kepedulian terhadap keberadaan masyarakat, terutama berkaitan kegiatan penunjang perekonomian. Sekaligus mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan.

Sejalan sebagaimana disampaikan Manager Communication, Relation & CSR Pertagas, Elok Riani Ariza pada waktu itu. Bahwa bantuan kepada kelompok tani merupakan upaya Pertagas untuk memberdayakan potensi para petani. Selain wujud serta mensukseskan program pemerintah dalam menciptakan kemandirian pangan.

Bibit kelapa Genjah Entok berdekatan unggas

“Meningkatkan perekonomian petani untuk menghasilkan panen cabai dan terong berlimpah agar penghasilan bertambah, juga menjadi komitmen perusahaan mendukung program pemerintah dalam menciptakan kemandirian dan ketahanan pangan," ujarnya saat konferensi pers.

"Peran serta Pertagas juga wujud kepedulian perusahaan kepada petani dalam mengembangkan potensi sesuai bidang digeluti, dan Pertagas terus berkomitmen mendukung kegiatan masyarakat melalui program CSR Perusahaan," pungkasnya.

PLTS bantuan Pertagas ODA, mampu memfasiltasi penerangan 10 rumah warga, sungguh luar biasa.

Terbaru, tahun ini Pertagas ODA kembali memberikan bantuan untuk Poktan Sri Gemilang. Tepatnya 20 Mei 2026 Bibit Kelapa Genjah Entok dan Bibit Ayam Kampung kembali diserahkan.

Oleh Ketua Poktan bantuan telah diserahkan kepada anggota untuk dipelihara. Bibit Kelapa Genjah Entok semuanya telah tertanam pertumbuhannya sangat memuaskan. Sedangkan ayam kampung masih dalam tahap pemeliharaan dan berkembang sesuai harapan.

Pantau saat meninjau lapangan dimana aktivitas Poktan berkegiatan. Pada beberapa lokasi yang tersebar tumbuh subur tanaman cabe setan. Sejenis varian cabe rasa pedasnya luar biasa sehingga dilabel dengan nama setan, kebetulan sedang dalam masa panen.

Terlihat pula pada halaman samping rumah salah satu warga yang juga anggota Poktan. Ayam-ayam kampung bantuan berkembang sedang memakan pakan pada sebuah kandang. Saat disambangi ayam tersebut berlarian mendekati dipikirnya ingin memberi makan

Sedang peternak sibuk mengolah pakan buatan sebagai tambahan pakan pabrikan. Terukir senyum diwajah, tiada gurat kepenatan meski mengolah bukan pekerjaan ringan. Juga ada seorang wanita paruh baya terlihat sedang menyemprot. Untuk membasmi gulma yang mulai tumbuh disekitar pohon cabe.

Endrawan sendiri selaku Ketua Poktan sibuk mengawasi dan sesekali memberikan arahan. Akhir pertemuan Endrawan menyampaikan tak lama lagi ada agenda bersama Pertagas ODA. Panen mentimun bersama anak-anak berkebutuhan khusus, giatnya pada Bulan Agustus.

"Agustus mendatang kegiatan panen mentimun, infonya pihak Pertagas ODA mengundang adek-adek berkebutuhan khusus dalam kegiatan tersebut, nantik kita harapkan Abang datang juga, dan mohon maaf saya tidak bisa mengajak untuk melihat seluruh kegiatan Gapoktan, selain karena lokasi yang tersebar juga ada yang baru panen dan kegiatan baru belum di mulai lain kali kita ulangi saat ada kegiatan panen," sampainya.

Menurut penuturan salah satu anggota, bahwa Sri Gemilang bukan satu-satunya Poktan yang ada. Masih ada 3 Poktan lainnya dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kelurahan Bumi Ayu. Yakni Poktan Pamba (Pemuda Tani Bumi Ayu), Poktan Kelompok Tani Wanita (KWT), dan Poktan Harapan Jaya.

Penghujung cerita dari kehadiran Poktan Sri Gemilang banyak hal yang bisa dijadikan acuan. Bahwa jika kita sendiri tidak berupaya merubah nasib niscaya seperti itulah selamanya.

Dari semula yang biasa tanpa berharap apa-apa ternyata menjadi penunjang keluarga. Karena penghasilan anggota Poktan jika di kalkulasikan lebih menjanjikan daripada menjadi buruh serabutan. Karena itulah kegiatan di Poktan menjadi kegiatan utama oleh beberapa anggota. Ikhtiar dan usaha harus sejalan dengan semangat luar biasa, awalnya coba-coba menjadi luar biasa.

Sebuah pengalaman berharga, usaha, semangat, dan kerja nyata didukung korporasi yang peduli. Terjalin sinergitas menghasilkan karya berkualitas tidak bisa di pungkiri. Salah satu bukti nyata antara Poktan Sri Gemilang dan Pertagas ODA. Kerjasama saling menguntungkan “Simbiosis Mutualisme” istilahnya.

Pertagas ODA tentunya bangga bahwa Program CSR-nya berjaya sebagaimana tujuan awalnya. Peduli dan mendukung kegiatan warga yang berorientasi pada peningkatan ekonomi. Sedangkan Poktan Sri Gemilang dan yang lainnya pasti menjadi terbantu. Kegiatan menjadi berkembang karena pembinaan berkelanjutan. Pendapatan meningkat tajam dan pastinya kebutuhan keluarga tercukupi.

Tujuan Negara mensuksekan program ketahanan dan kemandirian pangan pastinya terealisasi. Jika ada puluhan, ratusan atau bahkan ribuan Poktan seperti Sri Gemilang. Penganguran akan berkurang karena tercipta lapangan pekerjaan terlebih jika generasi muda ingin menekuni.

Frasa Sri Gemilang menurut bahasa Sanskerta, secara harfiah Sri berarti cahaya, kemegahan, atau kemakmuran, sedangkan Gemilang berarti terang benderang atau cemerlang. Jadi Sri Gemilang bermakna cahaya yang terang benderang atau kemegahan yang cemerlang. Bukan lagi menjadi sebuah ilusi atau khayalan tetapi sebuah kenyataan yang ada di depan mata.

Oleh karena itu mari renungkan kembali ayat Al-Quran pada narasi pembuka karya. Interpretasikan sesuai pemikiran, buatlah sebuah kesimpulan. Niscaya ada makna tersembunyi pada Kalam Illahi yang indah itu.***(RPC)

Babinsa Koramil 06/Merbau Bangun Kebersamaan dan Kepedulian Warga Melalui Kegiatan Komsos di Kampung Pancasila

Wed, 15 Jul 2026 13:16:48 +0700

Bengkalis (Riau), RPC

Kegiatan komunikasi sosial (Komsos) terus dilakukan Babinsa Koramil 06/Merbau sebagai upaya memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Kali ini, Pratu Hutagalung melaksanakan Komsos bersama warga di Kampung Pancasila, Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (15/7/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai sarana mempererat hubungan antara aparat teritorial dan warga. Melalui komunikasi yang hangat, berbagai pesan mengenai pentingnya persatuan, kerukunan, dan semangat gotong royong disampaikan kepada masyarakat.

"Kampung Pancasila merupakan wadah untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Kami berharap seluruh warga terus menjaga kerukunan, saling menghormati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari," ujar Pratu Hutagalung.

Selain mempererat silaturahmi, Babinsa juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar terus mendukung program-program pemerintah serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban lingkungan. Kehadiran Babinsa mendapat sambutan positif dari warga yang mengikuti kegiatan.

Masyarakat menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Kampung Pancasila yang dinilai mampu menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, meningkatkan kepedulian sosial, serta mempererat hubungan antarwarga tanpa membedakan latar belakang.

"Melalui kegiatan Komsos seperti ini, kami ingin terus hadir di tengah masyarakat untuk mendengar aspirasi warga sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan yang aman, damai, dan harmonis," tambah Pratu Hutagalung.

Selama kegiatan berlangsung, suasana berjalan penuh keakraban dan komunikasi dua arah antara Babinsa dengan masyarakat. Berbagai masukan dan harapan dari warga turut menjadi perhatian dalam upaya memperkuat sinergi antara TNI dan masyarakat di wilayah binaan.

Kegiatan Komsos di Kampung Pancasila Kelurahan Teluk Belitung berlangsung aman, tertib, dan lancar. Melalui pembinaan teritorial yang berkesinambungan, Koramil 06/Merbau berkomitmen terus memperkokoh nilai-nilai Pancasila, persatuan, dan semangat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Koramil 06/Merbau Perkuat Pengawasan Lahan Gambut, Patroli Karhutla Nihil Titik Api

Wed, 15 Jul 2026 13:13:34 +0700

Bengkalis (Riau), RPC

Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terus digencarkan oleh jajaran Koramil 06/Merbau sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Babinsa Serda C.J. Silalahi di Desa Mayang Sari, Kecamatan Merbau, pada Selasa (7/7/2026).

Patroli difokuskan pada kawasan yang dinilai rawan Karhutla, khususnya lahan kosong dan tanah gambut milik masyarakat di Desa Mayang Sari. Selain melakukan pemantauan, Babinsa juga menyusuri sejumlah titik yang berpotensi mengalami kebakaran saat musim kemarau.

"Dalam setiap patroli kami terus mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pencegahan merupakan langkah paling efektif untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lahan," ujar Serda C.J. Silalahi.

Selama kegiatan berlangsung, Babinsa memberikan sosialisasi secara langsung kepada warga mengenai bahaya Karhutla serta sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku pembakaran lahan. Edukasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.

Patroli juga dilakukan di wilayah rawan Karhutla Dusun 1 RT 3 Desa Mayang Sari pada titik koordinat 1°4'58.90" LU dan 102°25'33.80" BT. Selain memantau kondisi lahan, Babinsa melakukan pengecekan terhadap sumber air berupa embung maupun kanal sebagai langkah kesiapsiagaan apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran.

"Ketersediaan sumber air menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan awal apabila terjadi kebakaran. Karena itu kami rutin mengecek embung dan kanal agar tetap dapat dimanfaatkan jika diperlukan," tambah Serda C.J. Silalahi.

Hasil patroli menunjukkan kondisi wilayah dalam keadaan aman dan kondusif. Hingga kegiatan selesai dilaksanakan, tidak ditemukan adanya titik api maupun kepulan asap di lokasi yang menjadi sasaran patroli.

Koramil 06/Merbau akan terus melaksanakan patroli dan sosialisasi secara berkelanjutan di wilayah-wilayah yang memiliki potensi Karhutla.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara aparat dan masyarakat dalam menjaga lingkungan serta mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tanggapi Keluhan Warga, Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai Tegaskan Sumber Bau Tidak Berasal dari Operasional Kilang

Tue, 14 Jul 2026 20:41:01 +0700

Kota Dumai, (Riau)-RPC

Menanggapi adanya keluhan bau yang disampaikan oleh warga RT 05 Kelurahan Tanjung Palas sekitar pukul 10.00 WIB, PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai (Kilang Pertamina Dumai) dengan sigap mengerahkan tim HSSE ke sumber lokasi untuk melakukan pemantauan dan pengujian kualitas udara.

Berdasarkan hasil pemantauan dan pengujian di lokasi, sumber bau sebagaimana yang dimaksud bukan kebocoran dari operasional kilang, melainkan berasal dari kebocoran tabung gas HCL salah seorang warga setempat. Sampai saat ini, masih belum diketahui asal dan pemanfaatan tabung gas tersebut serta masih dilakukan investigasi oleh Polsek Dumai Timur bekerja sama dengan Pemadam Kebakaran Kota Dumai.

Kilang Dumai terus melakukan pemantaun intensif berkala sesuai dengan prosedur yang telah diatur sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip HSSE (Health, Safety, Security, and Environment) guna menciptakan operasional yang andal dan serta serta memberikan rasa nyaman bagi masyarakat dan lingkungan sekitar .

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai, Tengku Muhammad Rum menegaskan bahwa perusahaan merespons dengan cepat setiap informasi maupun laporan dari masyarakat terkait gangguan operasional kilang sebagai bentuk komitmen untuk memastikan seluruh aktivitas kilang berjalan secara aman dan tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat maupun lingkungan.

“Dari hasil pemeriksaan, sumber bau tersebut dipastikan tidak berasal dari operasional Kilang Pertamina Dumai dan seluruh kegiatan operasional Kilang berlangsung dalam kondisi baik. Kami akan terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat,” tegas Muhammad Rum.

Kilang Dumai memastikan bahwa seluruh proses pemantauan dilakukan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku, serta dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.***(RPC)

Patroli Karhutla Koramil 06/Merbau Gencar Digelar, Babinsa Edukasi Warga Cegah Karhutla

Tue, 14 Jul 2026 13:02:25 +0700

Bengkalis (Riau), RPC

Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terus diintensifkan oleh Koramil 06/Merbau di wilayah rawan. Pada Selasa (14/7/2026) sekira pukul 10.00 WIB, Babinsa Koramil 06/Merbau Pratu Hasibuan melaksanakan patroli di Desa Mengkopot, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Patroli difokuskan pada kawasan yang memiliki potensi tinggi terjadinya kebakaran, terutama lahan kosong dan tanah gambut milik masyarakat. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi munculnya kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.

Selain menyisir wilayah rawan, Babinsa juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan membuka lahan dengan cara dibakar. Warga diimbau agar selalu mematuhi ketentuan yang berlaku demi mencegah terjadinya bencana kabut asap dan kerusakan lingkungan.

"Kami terus mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama sehingga wilayah tetap aman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan," ujar Pratu Hasibuan.

Dalam kegiatan tersebut, Babinsa turut melakukan pengecekan terhadap sumber-sumber air, seperti embung dan kanal, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk penanganan awal apabila terjadi kebakaran.

Patroli juga dilakukan dengan menyusuri sejumlah titik yang selama ini masuk dalam kategori rawan Karhutla di Desa Mengkopot. Langkah tersebut bertujuan memastikan kondisi wilayah tetap aman serta mendeteksi secara dini apabila terdapat potensi munculnya titik api.

"Kami akan terus melaksanakan patroli secara rutin dan mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran. Sinergi antara aparat dan warga sangat penting agar Karhutla dapat dicegah sejak dini," tambah Pratu Hasibuan.

Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan tidak ditemukan titik api maupun asap di wilayah patroli, sementara kondisi kawasan rawan Karhutla di Desa Mengkopot tetap dalam keadaan aman dan terus dimonitor oleh Babinsa Koramil 06/Merbau.

Kampung Pancasila Jadi Wadah Memperkuat Kebersamaan, Babinsa Koramil 06/Merbau Intensifkan Komsos

Tue, 14 Jul 2026 12:57:26 +0700

Bengkalis (Riau), RPC

Babinsa Koramil 06/Merbau terus memperkuat komunikasi sosial dengan masyarakat melalui kegiatan di Kampung Pancasila. Kali ini, Peltu Suyatno melaksanakan komsos bersama warga Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, pada Selasa (14/7/2026).

Kegiatan yang dimulai sekira pukul 09.20 WIB tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Melalui komunikasi sosial, Babinsa membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan warga di wilayah binaan.

Sebanyak enam orang masyarakat turut hadir dalam kegiatan tersebut. Selain menjalin silaturahmi, Babinsa juga mengajak warga untuk terus menjaga persatuan, kerukunan, serta semangat gotong royong yang menjadi nilai utama dalam Kampung Pancasila.

Babinsa juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar senantiasa mendukung program pemerintah serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Dengan sinergi yang baik antara masyarakat dan aparat, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, damai, dan kondusif.

"Kampung Pancasila merupakan wadah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Melalui komunikasi sosial seperti ini, kami ingin terus menjaga kebersamaan serta meningkatkan kepedulian antarwarga dalam kehidupan sehari-hari," ujar Peltu Suyatno.

Masyarakat Kelurahan Teluk Belitung menyambut baik kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas keberadaan Kampung Pancasila yang dinilai mampu mempererat tali silaturahmi serta memperkuat rasa kebangsaan di lingkungan mereka.

"Sebagai Babinsa, kami akan terus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pendampingan, mendengarkan aspirasi warga, serta mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat," tambah Peltu Suyatno.

Kegiatan komunikasi sosial ini berlangsung dengan aman dan lancar. Sejalan dengan rilis yang disampaikan, masyarakat mengaku sangat berterima kasih atas dibentuknya Kampung Pancasila karena dinilai menjadi sarana menumbuhkan kepedulian, mempererat tali silaturahmi, memperkokoh kebersamaan, persatuan, dan kesatuan.

Dalam kesempatan tersebut, Babinsa juga terus memberikan imbauan kepada perangkat pemerintahan dan masyarakat agar bersama-sama menjaga kerukunan serta mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Inovasi Nozzle Gambut hingga Expintable, Pertamina Patra Niaga Kilang Sungai Pakning Jadi Narasumber di Forum Nasional KLH

Tue, 14 Jul 2026 10:04:43 +0700

Kota Dumai, (Riau)-RPC

PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Produksi Sungai Pakning membagikan praktik baik implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan pada Rapat Kerja Pencegahan dan Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan pada Ekosistem Gambut yang diselenggarakan oleh Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jakarta, Jumat (10/7).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh. Jumhur Hidayat. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa ekosistem gambut bukan sekadar hamparan lahan, melainkan memiliki peran penting sebagai penyimpan karbon dalam jumlah besar sekaligus sumber kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan gambut perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi berbagai pihak, agar fungsi ekologisnya tetap terjaga dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Forum nasional ini mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan para pemangku kepentingan untuk berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan ekosistem gambut. Kegiatan ini menghadirkan Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan (TLSDAB) KLH yang membahas terkait kesiapan infrastruktur pembasahan lahan gambut. Pada kesempatan tersebut, Kilang Pertamina Sungai Pakning dipercaya menyampaikan materi bertajuk "Gambut Lestari, Alam Menghidupi", yang mengangkat praktik baik implementasi program CSR dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Manager Production PT Pertamina Patra Niaga Kilang Sungai Pakning, Triadi Lukito dalam sesi pemaparannya, ia menyampaikan bahwa pengalaman pengelolaan gambut di Riau menjadi pembelajaran penting dalam membangun sistem pencegahan karhutla yang berkelanjutan. Berangkat dari pengalaman kebakaran hutan dan lahan yang pernah mencapai 183.808 hektar di Provinsi Riau serta kejadian kebakaran seluas 86 hektare di wilayah Sungai Pakning, Perusahaan mengembangkan pendekatan yang mengintegrasikan penguatan kapasitas masyarakat, inovasi, dan pemberdayaan ekonomi sebagai satu kesatuan dalam pengelolaan ekosistem gambut.

"Gambut lestari bukan hanya tentang mencegah kebakaran, tetapi bagaimana ekosistem tersebut tetap mampu menghidupi masyarakat di sekitarnya. Karena itu, seluruh program yang kami jalankan dirancang agar pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan dapat berjalan beriringan," ujar Triadi.

Melalui Program Penanganan Karhutla, Kilang Pertamina Sungai Pakning secara konsisten memperkuat kapasitas relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) melalui latihan gabungan bersama HSSE Pertamina dan Manggala Agni, transfer core competency HSSE, pelatihan pertolongan pertama (P3K), pelatihan penanganan hewan berbisa, hingga sertifikasi profesi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Upaya tersebut juga semakin diperkuat melalui penyediaan sarana dan prasarana pemadaman, pembangunan embung, revitalisasi sekat kanal, serta penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari penguatan upaya tersebut, Kilang Pertamina Sungai Pakning dalam praktiknya juga telah menghadirkan berbagai inovasi dalam pengelolaan ekosistem gambut, diantaranya Nozzle Gambut, Expintable, dan AKURRAT. Ketiga inovasi tersebut dirancang untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan karhutla, sekaligus melengkapi upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi yang adaptif terhadap karakteristik lahan gambut.

Tidak hanya fokus pada upaya mitigasi melalui inovasi teknologi, Kilang Pertamina Sungai Pakning juga mengembangkan berbagai program pemberdayaan masyarakat berbasis pelestarian lingkungan, meliputi program pertanian hortikultura berkelanjutan, budidaya ikan khas gambut, MPBPreneurship untuk meningkatkan kesejahteraan relawan MPA, serta pelestarian kawasan melalui Arboretum Gambut Marsawa, Hutan Gambut Sukajadi, dan penanaman Kopi Liberika beserta vegetasi khas gambut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai, Tengku Muhammad Rum menegaskan,” bahwa Perusahaan senantiasa berkomitmen untuk mendukung upaya pencegahan pencegahan dan penanganan karhutla melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Kilang Pertamina Dumai di seluruh unit operasinya, baik Dumai, Sungai Pakning serta Pangkalan Brandan di Sumatera Utara berperan aktif dan terus mendukung upaya pencegahan maupun penanganan karhutla melalui kesiapsiagaan personel firefighter dan keandalan armada pemadam. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya perusahaan menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi, ”pungkas Muhammad Rum.

Partisipasi Kilang Sungai Pakning dalam forum nasional ini menjadi wujud komitmen Perusahaan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam pelestarian ekosistem gambut melalui inovasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan program CSR yang berkelanjutan. Sejalan dengan semangat "Gambut Lestari, Alam Menghidupi", Pertamina Patra Niaga Kilang Sungai Pakning berharap praktik baik yang telah dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih luas serta mendukung terwujudnya ekosistem gambut yang lestari bagi generasi mendatang.***(RPC)

Hasil Muskot, Ansar Terpilih Untuk Menahkodai Ferkushi Kota Dumai

Tue, 14 Jul 2026 09:49:30 +0700

Kota Dumai, (Riau)-RPC

Menindaklanjuti Surat Mandat Pengurus Provinsi Federasi Kurash Indonesia-Riau, Nomor : 002/Pengprov-Perkushi/RiauIV/2026. Ansar selalu penerima mandat bergerak cepat dengan melaksanakan Musyawarah Kota (Muskot).

Bertempat di Sekretariat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Dumai Jl. Diponegoro/Sukajadi, dimulai sekira Pukul 15.00 WIB. Para peserta Muskot secara sepakat menunjuk Ansar untuk menahkodai seni beladiri Kurash di Kota Dumai.

Sosok yang aktif diberbagai organisasi itu sangat mengapresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi seni beladiri asal Uzbekistan. Selain penunjukan jabatan Ketua, untuk posisi Sekretaris ditunjuk Saudara Fajar, dan untuk Bendahara dipegang oleh, Baso Asman, M.

Dalam sambutannya Ansar mengapresiasi semangat kebersamaan untuk mengembangkan seni beladiri Kurash di Kota Dumai. Harapannya agar Kurash lekas berkembang dan meraih prestasi. Mengharapkan kerjasama dan dukungan dari seluruh pengurus terpilih.

"Terima kasih buat kawan-kawan semua atas kepercayaan diberikan kepada saya untuk memimpin Kurash, dan tentunya sangat diharapkan kerjasama dan kekompakan seluruh pengurus yang terpilih agar Kurash bisa lebih dikenal dan berkembang, karena seperti diketahui Kurash belum begitu familiar ditengah-tengah masyarakat, kedepannya menjadi tugas kita bersama-sama," sampainya.

"Gerak cepat harus kita lakukan, seperti merampungkan administrasi, sosialisasi, konsolidasi serta pencanangan program-program organisasi sesuai AD/ART, sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih atas amanah yang diberikan dan semoga Kurash bisa berkembang dan menciptakan atlet-atlet berprestasi kelak," pungkasnya.

Suksesnya penyelenggaraan Muskot Ferkushi Kota Dumai, Ketua Pengrov Riau sampaikan apresiasi dan berharap agar roda organisasi berjalan baik.

"Ucapkan selamat, semoga dengan awal yang baik ini, ke depannya olahraga Kurash akan semakin besar di kota Dumai dan Riau pada umumnya, selamat kepada Ketua terpilih dan semoga dapat menjalankan amanah dengan penuh loyalitas," sampainya dalam pesan WhatsAap.

Tambahan informasi, untuk kepengurusan Kurash Provinsi Riau Jabatan Ketua disandang, Dedi Harianto Lubis, SH sedangkan Sekretaris oleh, Muhammad Rifqi Fahlevi, ST.

Saat ini beladiri Kurash di beberapa daerah dalam Provinsi Riau perkembanganya cukup pesat. Beberapa atletnya bahkan telah meraih prestasi pada bebeberapa event yang diadakan diluar Riau. Tentunya di Kota Dumai diharapkan hal serupa terjadi, dan ini menjadi tantangan bagi pengurus yang baru saja terpilih.

Diketahui Kurash seni bela diri dan olahraga gulat tradisional. Secara harfiah, istilah ini berasal dari bahasa Uzbek yang bermakna "mencapai tujuan dengan cara yang adil". Olahraga ini berfokus pada teknik bantingan menggunakan handuk khusus (sabuk) dan melarang segala jenis teknik kuncian di lantai.***(RPC)

ARUK Dumai Dukung Penuh Kapolri dan Jaksa Agung Berantas Korupsi "Tidak Ada Satupun Yang Kebal Hukum di Negeri Ini" : RK

Mon, 13 Jul 2026 20:27:26 +0700

Kota Dumai, (Riau)-RPC

Aliansi Rakyat Untuk Keadilan (ARUK) Kota Dumai nyatakan dukungan sepenuhnya terhadap upaya dan langkah hukum pemberantasan korupsi yang tengah digencarkan Bapak Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Bapak Jaksa Agung, ST Burhanuddin.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator ARUK Kota Dumai, Riski Kurniawan, ST., M.IP di Sekretariat ARUK Dumai, Jl. Tenaga, pada Senin, (13/7/2026), dihadapan beberapa rekan media.

"Kami ARUK Kota Dumai berdiri di garis terdepan mendukung penuh Kapolri dan Jaksa Agung dalam memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, tidak ada kompromi tidak ada tawar-menawar, tidak ada satupun orang Indonesia yang kebal hukum," tegas Riski Kurniawan (RK).

Berpijak Pada Konstitusi dan Undang-Undang

Menurut Riski, pemberantasan korupsi adalah perintah konstitusi dan amanat rakyat.

"UUD 1945 Pasal 28D Ayat 1 menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), juga menjelaskan bahwa siapapun pelakunya harus diproses tanpa pandang bulu," sambungnya.

Riski juga mengingatkan bahwa Polri dan Kejaksaan memiliki peran strategis berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, keduanya adalah garda terdepan dalam penegakan hukum.

"Kami percaya penuh pada profesionalisme Kapolri dan Jaksa Agung, institusi ini adalah benteng terakhir keadilan rakyat," tambahnya.

Tolak Kriminalisasi, Dukung Independensi Aparat Penegak Hukum.

Selain dukungan, Riski juga menyampaikan harapan besar ARUK agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat maupun institusi penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Kami berharap tidak ada kriminalisasi hukum terjadi pada masyarakat maupun dua institusi penegak hukum baik dari pusat maupun sampai di daerah-daerah, biarkan Polri dan Kejaksaan bekerja sesuai asas Legalitas, Pasal 1 Ayat 1 KUHP dan asas independensi yang diamanatkan undang-undang. jangan ada intervensi, jangan ada tekanan politik," pintanya.

ARUK menilai, upaya pelemahan terhadap penegak hukum sama saja dengan melemahkan upaya pemberantasan korupsi itu sendiri.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat Dumai untuk mengawal, mendukung, dan menjadi mitra strategis Polri dan Kejaksaan, mari kita wujudkan Indonesia bersih dari korupsi," pungkasnya.***(RPC)

Patroli Terpadu Babinsa di Desa Renak Dungun Berjalan Kondusif, Tak Ditemukan Titik Api maupun Asap

Mon, 13 Jul 2026 13:11:38 +0700

Bengkalis (Riau), RPC

Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terus dilakukan jajaran Koramil 06/Merbau sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kebakaran di wilayah rawan.

Pada Senin, 13 Juli 2026, sekira pukul 10.00 WIB, Babinsa Koramil 06/Merbau Sertu Ansari bersama masyarakat melaksanakan patroli Karhutla di Desa Renak Dungun, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kegiatan patroli difokuskan pada kawasan lahan kosong dan tanah gambut milik masyarakat yang berada di Desa Renak Dungun. Wilayah tersebut menjadi salah satu titik yang rutin dipantau karena memiliki potensi terjadinya kebakaran, terutama saat kondisi cuaca panas dan minim curah hujan.

Selain menyusuri wilayah rawan Karhutla di Dusun 01 RT 03 Desa Renak Dungun, Babinsa juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar. Edukasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran warga agar bersama-sama menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pencegahan merupakan langkah paling efektif agar kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi serta lingkungan tetap terjaga," ujar Sertu Ansari.

Dalam patroli tersebut, Babinsa bersama masyarakat juga melakukan pengecekan terhadap sumber-sumber air seperti embung dan kanal yang dapat dimanfaatkan sebagai cadangan air apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Langkah ini merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi Karhutla.

Patroli dilakukan secara menyeluruh dengan menyisir kawasan yang berpotensi mengalami kebakaran sekaligus memastikan tidak terdapat aktivitas pembakaran lahan oleh masyarakat. Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif.

"Selain melakukan patroli, kami juga memastikan sumber air tetap tersedia untuk mendukung penanganan dini apabila terjadi kebakaran. Hingga patroli selesai, tidak ditemukan adanya titik api maupun asap di wilayah Desa Renak Dungun," kata Sertu Ansari.

Kegiatan patroli Karhutla berakhir dalam keadaan aman dan lancar. Hasil pemantauan menunjukkan tidak ditemukan titik api maupun asap di wilayah patroli, sementara Koramil 06/Merbau akan terus melaksanakan patroli rutin bersama masyarakat sebagai langkah pencegahan dini terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti.