Rokan Hulu, Riauperistiwa.co.id
Bupati Rohul H Sukiman menyampaikan aspirasi masyarakat yang fokus sebagai petani kelapa sawit kepada Gubernur Riau (Gubri) saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) bersama Wakilnya di Negeri Seribu Suluk (Jumat, 13/05/2022).
Masyarakat Rohul yang di dominasi petani sawit sangat mengeluh dengan turunnya harga jual TBS yang belakang berkisar seharga Rp 1.900 perkilogram.
Turunnya harga jual TBS belakang berdampak terhadap petani akibat adanya kebijakan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak kelapa sawit.
Disampaikan Bupati, pemerintah kabupaten (Pemkab) Rohul telah mengambil langkah untuk mengantisipasi drastis turunnya harga jual TBS di masyarakat dimana Pemkab Rohul telah mengumpulkan dan berdiskusi dengan perusahaan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di Rohul.
"Kami atas nama Pemkab Rohul mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur dan Wagubri beserta rombongan. Terkait permasalahan sekarang, kami menyampaikan aspirasi masyarakat terkait harga sawit, mohon arahan dan kebijakan dari Pak Gubernur", pungkas H Sukiman.
Diungkapkannya bahwa bukan hanya masalah harga sawit, H Sukiman juga meminta kepada Gubernur Riau untuk membangun infrastruktur jalan. Karena akses jalan Simpang Pir-Pendalian Ujung Batu dan Tandun sebagai akses perekonomian masyarakat juga sebagai akses kelapangan untuk mengangkut produksi TBS menjadi harapan semua pihak.
Ungkapan senada juga disampaikan Kepala Desa Pendalian Muliadi AMd yang mengaku kondisi jalan Simpang Pir-Pendalian saat ini berbatu dan bertanah tersebut menjadi harapan besar masyarakat kepada Pemprov Riau.
Diterangkan Muliadi, kondisi jalan saat ini memang menjadi kendala, karena untuk mencapai akses kelapangan Sepadan, satu ruas masih melewati Simpang Pir karena masih ada yang belum diaspal sepanjang 18 kilometer dan kondisinya masih jalan tanah. Kemudian ruas jalan provinsi di Pendalian Dusun Batas diperkirakan masih ada 12 kilometer juga belum diaspal.
“Betul itu menjadi kendala selama ini oleh tim-tim dari luar Kabupaten dan Provinsi Riau yang datang bertanding ke Pendalian ini untuk mencoba lapangan karena kendala akses jalan. Harapan kita salah satu tujuan kita bangun lapangan itu kita dapat perhatian pemerintah provinsi", ungkap Kades.
Dalam hal ini kepada Gubri kami berharap agar dapat mengakomodir peningkatan beberapa fasilitas di lapangan yang belum ada. Semua biaya sudah kami kucurkan melalui Dana Desa dengan berbagai kekurangan fasilitas yang ada di lapangan. Harapan kami kepada pemerintah provinsi yang memiliki anggaran lebih besar bisa melengkapi fasilitas yang belum bisa kita adakan", tegas Muliadi dengan penuh semangat.
Menanggapi aspirasi masyarakat, Gubernur Riau H Syamsuar mengaku akan membangun ruas jalan lintas Provinsi yang menjadi kewenangan Provinsi. Meski sebagian akses jalan ke Pendalian berstatus jalan Kabupaten, Gubernur akan bersinergi dengan Pemda Rohul.
“Kami tetap membangun ruas jalan provinsi dan bersinergi dengan Pemda Rohul. Namun karena keterbatasan anggaran, kita mengerjakannya secara bertahap. Tapi kalau tak salah, ruas jalan ini belum masuk ruas jalan provinsi dan ini ruas jalan kabupaten. Tapi bagaimanapun kita bekerjasama dengan Pemda Rohul sehingga nanti ada bagian masing-masinglah sesuai dengan dana yang tersedia", terang Gubri
Terkait harga sawit, Gubri mengaku ini dampak dari kebijakan pemerintah yang melarang ekspor terutama bahan baku untuk minyak goreng. Ini berpengaruh kepada petani, karena Riau ini daerah penghasil sawit. Karena tangki-tangki pengisi CPO itu penuh akhirnya tidak bisa maksimal membeli sawit.
Harapan masyarakat, dengan adanya kebijakan pemerintah harga sawit bisa lebih baik lagi.
"Terkait harga sawit, kita akan berikan sanksi jika perusahaan mengada-ada. Tapi kalau sesuai prosedur tidak masalah", pungkasnya.(Tim/ EP)