Kadis Kominfo Rohul : Tidak Ada Insentif Lain, Tetapkan Berjalan Seperti Biasa Dan Tidak Ada Membentuk Wartawan Metropolis

Kadis Kominfo Rohul : Tidak Ada Insentif Lain, Tetapkan Berjalan Seperti Biasa Dan Tidak Ada Membentuk Wartawan Metropolis

Rokan Hulu, RPC

Sejumlah Ketua Organisasi Wartawan mendatangi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Rohul yang sebelumnya telah melayangkan surat yang ditandangani Ketua Organisasi Propesi Wartawan yaitu IWO, PWRI, IMO, JOIN , SPRI dan PPDI.

Kedatangan sejumlah ketua Organisasi Wartawan ini bermaksud untuk klarifikasi terkait beredarnya group Wartawan Metropolis yang diduga menyusun agenda zona peliputan wartawan yang tergabung didalamnya.

Agenda klarifikasi tersebut disambut oleh Kadis Kominfo Rokan Hulu Sofwan SSos (Senin, 04/03/2024)

Faisal Purba, ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pers Republik Indonesia (DPC SPRI) saat menyampaikan apa perlunya group itu dibentuk dan kenapa ada pemetaan terhadap wartawan dalam melaksanakan peliputan seperti yang sudah tersebar daftar nama wartawan dibantah oleh Kadis Kominfo H Sofwan.

"Pertama - tama kami tidak ada membentuk group Metropolis yang disebutkan karena tidak ada landasan hukumnya. Bahkan saya baru tahu itu karna ada surat masuk dari berbagai Ketua Organisasi", sebutnya.

Terkait insentif yang akan dibayarkan oleh Kominfo Rohul kepada wartawan yang tergabung di group Metropolis, Kadis Kominfo H Sofwan SSos juga membantahnya.

"Mau dari mana anggarannya. Sedangkan yang sudah ada kontrak kerjasamanya aja kita pusing. Saya jawab dengan tegas, tidak ada yang namanya anggaran untuk insentif terkait wartawan Metropolis yang dimaksudkan," sebut Kadis.

Ketua Ikatan Media Online (IMO) Rohul Darman Zega di kesempatan yang sama menyampaikan bahwa kecurigaan terkait insentif yang akan diberikan kepada wartawan Metropolis semakin menguat dikarenakan adanya kegiatan kepala daerah akhir - akhir ini sudah  tidak lagi di share ke group MITRA KOMINFO sebagaimana biasanya dan diduga kuat sudah dialihkan ke group Metropolis tersebut sehingga kawan - kawan lainnya kesulitan untuk meliput agenda kepala daerah. (FP/***EP)