Kota Dumai, (Riau) RPC
Awak media mendapat rekaman video dari rekan sesama Jurnalis, isinya Mendagri, Tito Karnavian dan Ketua KPK Setyo Budiyanto soroti Pokir DPRD. Dari video diolah sedemikian rupa agar menjadi sebuah berita. Sebagai pengetahuan bagi pembaca semua, Yuk baca narasinya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti praktik buruk dalam pengusulan Pokok Pikiran (Pokir) oleh anggota DPRD yang kerap terjadi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam video Tito menekankan pentingnya kepala daerah untuk selektif dalam menampung usulan Pokir dan memastikan bahwa Pokir hanya berasal dari aspirasi Daerah Pemilihan (Dapil) yang sesuai.
Tito menegaskan bahwa Pokir harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan tidak boleh berasal dari luar Dapil anggota DPRD. Menurutnya, banyak Daerah yang menghadapi persoalan terkait dengan usulan Pokir yang tidak sesuai Dapil.
Usulan Pokir dari Legislator tetapi eksekutor yang melaksanakan tetap Eksekutif, apalagi jika uangnya dikasihkan sama Legislator salah besar, salah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sangat paham betul modus seperti itu tinggal menunggu waktu saja menangkapnya kapan.
Kepala Daerahlah pemegang dan penanggungjawab jawab Pemerintahan, jadi program Kepala Daerah harus lebih utama dibandingkan Pokir dari DPRD meskipun DPRD jelas harus dipertimbangkan, karena itulah masukan dari Dapil masing-masing.
Menurut Tito “Pokir adalah janji kampanye kepada masyarakat, namun eksekusi tetap harus dilakukan oleh Eksekutif bukan Legislatif, jangan sampai Legislatif menentukan rekanan, mengatur proyek, atau mengelola anggaran, serahkan itu kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), itu adalah hak Eksekutif jika tidak bisa menjadi celah korupsi." sampai Tito
Tambahnya lagi "Bahwa KPK telah beberapa kali mengusut kasus melibatkan anggota DPRD terkait Pokir di berbagai Provinsi, bahwa Pemerintah Pusat tidak akan mentoleransi praktik penyimpangan anggaran Daerah yang didorong oleh kepentingan individu atau kelompok politik." ujar Tito dalam narasi video.
Tito menyatakan bahwa "Praktik buruk yang sudah terjadi dan jadi kasus semuanya, sudah banyak contoh urusan Pokir masuk penjara berjamaah, Pokir harus masuk bukan di Dapilnya tapi Dapil lain cuma karena vendornya dia titip ambil di depan, sudahlah Kapolda paham, KPK sudah sangat paham modus seperti itu, BPKP paham, Kejaksaan juga paham tinggal nunggu waktunya aja ketangkap kapan." tegas mantan Kapolri itu.
"Namanya Pokok pikiran, pikirannya berdasarkan informasi Dapil konstituen, pak bangun ini, nanti saya menang saya akan perjuangkan, oke itu disampaikan kepada Eksekutif dan Eksekutif akan memasukkan dalam program, yang mengeksekusinya tetap adalah Eksekutif, eksekutor bukan Legislator, apalagi uangnya dikasih kepada Legislator salah besar, salah, Legislator tidak boleh mengelola anggaran kecuali yang memang untuk kepentingan Legislatif, proyek semuanya disitu oleh Legislatif." pungkas Tito.
Bukan hanya Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengimbau Kepala Daerah dan DPRD jangan main-main dengan Pokir.
"Saya ingin mengingatkan karena Pokir ini jamak terjadi dilakukan praktik-praktik seperti ini, ini di Pemerintahan Daerah dan Legislatif, mudah-mudahan setelah banyaknya penangkapan tidak ada lagi permasalahan dan kasus yang sama terjadi, ini bisa menjadi sebuah pembelajaran dan bisa menimbulkan efek jera bagi seluruh pihak." ujar Setyo Budiyanto.
Setyo juga mengingatkan "Kepada seluruh Kepala Daerah, kepada seluruh anggota Legislatif yang masa jabatannya masih baru yang baru dilantik juga beberapa waktu lalu, ini merupakan menurut saya adalah hal yang harusnya menjadi perhatian bagi para pejabat Eksekutif dan Legislatif, semuanya tidak melakukan praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan untuk kepentingan pribadi, yang tentunya berdampak kepada aspek penegakan hukum." ujar Ketua KPK pada akhir cuplikan video.
Lanjutnya "Ya seperti yang dialami oleh beberapa anggota DPRD terjadi pada beberapa Daerah, berharap bahwa seluruh Kepala Daerah kemudian seluruh anggota Legislatif tetap menjaga integritasnya tidak memanfaatkan kepentingan dengan melakukan perubahan-perubahan APBD dengan memasukkan Pokir yang akhirnya menurunkan kredibilitas daripada Pemerintah Daerah itu sendiri." pungkas Setyo.
Narasi dalam cuplikan video oleh Mendagri Tito Karnavian dan Ketua KPK Setyo Budiyanto jelas semua. Bagaimana masyarakat selaku konstituen dan juga awak media menyikapinya. KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan juga BPKP sudah tahu modusnya. Praktek seperti ini disinyalir terjadi dimana-mana seperti kata Mendagri "Semua aparat penegak hukum paham, tinggal tunggu waktunya aja ketangkap kapan."
Bersama mengawasi ditunggu partisipasi melakukan investigasi. Kumpulkan informasi mengenai Pokir anggota DPRD Dapil kita. Media siap bersinergi terbitkan berita ungkap fakta yang ada.***(RPC)
