Kota Dumai (Riau), LPC
Sidang perdana praperadilan terkait penetapan tersangka oleh Polres Dumai terhadap seorang notaris berinisial J resmi digelar di Pengadilan Negeri Dumai, Kamis (16/04/2026).
Sidang tersebut dipimpin oleh hakim tunggal Rina Yose, S.H., dengan agenda pembacaan permohonan praperadilan dari pihak pemohon, yakni kuasa hukum tersangka.
Dalam persidangan yang berlangsung di ruang utama pengadilan, kuasa hukum notaris J membacakan permohonan secara rinci. Pada pokoknya, permohonan tersebut mempersoalkan keabsahan penetapan status tersangka oleh penyidik.
Pihak pemohon menilai proses penetapan tersangka tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku, baik dari aspek kecukupan alat bukti maupun tahapan penyidikan. Selain itu, pemohon juga meminta hakim untuk menyatakan penetapan tersangka terhadap kliennya tidak sah serta memulihkan hak-hak hukum notaris J.
Sementara itu, pihak termohon dari aparat penegak hukum dijadwalkan akan menyampaikan jawaban dalam sidang lanjutan yang akan digelar pada Jumat (17/04/2026), sesuai agenda yang telah ditetapkan pengadilan.
Sidang berlangsung tertib dengan pengamanan dari aparat kepolisian guna memastikan proses berjalan lancar. Hakim kemudian menutup persidangan dan menetapkan jadwal lanjutan untuk mendengarkan jawaban dari pihak termohon sebelum memasuki tahap pembuktian.
Usai persidangan, kuasa hukum notaris J, Buyung, S.H. dari Kantor Advokat BUYUNG & PARTNERS, menyampaikan bahwa pihaknya berharap praperadilan ini dapat menjadi sarana untuk menjamin perlindungan hak-hak seseorang yang tengah menjalani proses hukum.
“Kami dari pihak pemohon berharap agar seluruh pihak dapat memahami bahwa praperadilan ini merupakan bentuk upaya memperjuangkan terjaminnya hak-hak seseorang dalam proses hukum. Maka kita ikuti dulu proses persidangannya, sesuai dengan semangat KUHAP yang baru sebagai kontrol terhadap jalannya penegakan hukum agar tetap adil, transparan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM,” ujarnya kepada awak media.
Kasus ini menjadi perhatian publik di Kota Dumai, mengingat profesi notaris memiliki peran penting dalam berbagai aspek hukum perdata.
Perkembangan sidang praperadilan ini akan terus dipantau sebagai bagian dari upaya mewujudkan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. (*)
