Rohul (Riau), Riauperistiwa.co.id
DPD LPK (Dewan Perwakilan Daerah Lembaga Pemantau Korupsi) Provinsi Riau Miswan mempertanyakan RAT (Rapat Anggaran Tahunan) KONI Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021.
Disampaikannya, sesuai dengan laporan beberapa pengurus KONI yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan KONI Kabupaten Rohul setiap tahunnya memperoleh dana dari APBD melalui Dinas Pendidikan.
Dengan adanya dana tersebut diwajibkan untuk melaksanakan RAT.
Tujuan RAT tersebut untuk mengetahui penggunaan dana yang dialokasikan dan berapa sisanya. Namun hingga saat ini KONI Rohul belum melaksanakan RAT sementara saat ini sudah tahun 2022.
"Pelaksanaan RAT tersebut bertujuan untuk mengetahui kemana saja arahnya dana APBD yang di alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Rohul untuk kegiatan KONI melalui Dinas Pendidikan di tahun 2021", ungkap Miswan.
Miswan mempertanyakan kepada Ketua KONI Kabupaten Rokan Hulu apakah RAT untuk tahun 2021 tersebut sudah dilaksanakan atau belum ? tanya Miswan.
Kemudian juga ada isu yang berkembang bahwa sebanyak 30 orang pengurus KONI hingga saat ini ada sebagian yang belum terima honor bahkan ada juga informasi masing-masing menanda tangani amprah sebanyak enam bulan dan yang mereka terima hanya satu bulan.
Dan diantara 30 pengurus yang aktif berdasarkan SK KONI Riau 2018-2022 sebanyak 6 orang yang tidak menandatangani, sedangkan 24 orang ikut menandatangani 6 bulan dan yang diterima hanya satu bulan.
Ke 6 orang yang tidak menanda tangani adalah Syahroni, Erfan Utama, Junaidi, Parlindungan , Irwan dan Almadison SH MH.
Miswan meminta kepada penegak hukum agar memanggil Ketua KONI Rohul untuk mempertanyakan masalah tersebut. (Tim/***RPC)
