Dumai, (Riauperistiwa.co.id) - Persoalan bocornya bahan kimia jenis HCL konsentrate 32% beberapa waktu lalu masih menyisakan beberapa polemik. Salah satunya terkait pemulihan yang dilakukan PT Gema Buana Putra (GBP) selaku Transporter disinyalir beberapa pihak dan masyarakat belum tuntas. Begitu pula dengan duit kompensasi, sebahagian masyarakat mengaku terdampak merasa belum menerima.
Padahal disebut - sebut PT GPB sudah gelontorkan anggaran ratusan juta untuk penyelesaian namun bukannya selesai, malah sebaliknya yang terjadi.
Sampai sekarang ada sebahagian warga merasa terdampak belum mendapatkan hak. Karena itulah persoalan tersebut masih belum juga tuntas dan bahkan semakin menjadi sorotan banyak pihak.
Belum tuntasnya persoalan terkait bocoran bahan kimia berbahaya tersebut, baru - baru ini juga menarik perhatian seorang Pakar Lingkungan Hidup dari Pekan Baru Dr Elviriadi SPi MSi dimana kehadirannya pada Sabtu, (12/11) lalu memberikan satu harapan agar persoalan tersebut segera tuntas.
Bahkan sosok yang juga termasuk pemuka masyarakat Riau itu berjanji akan menyelesaikan sampai tuntas.
Setelah kemarin terjadi pertemuan dengan Pakar Lingkungan Hidup, DLHK Provinsi Riau dan DLH Kota Dumai, dilanjutkan lagi pada Senin (14/11) sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Kantor Kecamatan Dumai Barat kembali persoalan bocoran HCL dibahas. Kali ini melibatkan Camat Dumai Barat, Lurah Purnama, Ketua LPMK, DPC LSM Bidik Tipikor dan LSM PNBR (Pagar Negeri Bumi Riau) dan Tokoh Masyarkat.
Pada pertemuan tersebut Ketua DPC LSM Bidik Tipikor berharap kepada Camat Dumai Barat Al Khusairi agar menyampaikan kepada pihak DLH untuk melakukan pengamanan terhadap lokasi bocoran agar terhindar dari aktivitas masyarakat dan hewan.
"Kita meminta Pak Camat Dumai Barat untuk memberitahu atau menyurati secara resmi DLH Kota Dumai untuk berupaya mengambil tindakan awal di lokasi bocoran kemarin dengan melakukan pemagaran menggunakan seng supaya tidak terjangkau Manusia atau Hewan karena disinyalir belum steril sepenuhnya", ungkap Mansur menyampaikan terkait pertemuan itu di kantor Camat.
Hal tersebut menurut Mansur juga disetujui semua yang hadir seperti Ketua LPMK Kelurahan Purnama Zulkifli, Tokoh Masyarakat Bapak Syafruddin serta Ketua LSM PNBR Hendra Wedi dan beberapa perwakilan masyarakat.
"Jangan tutup mata dan tulikan kuping, instansi terkait yang ada di Kota Dumai tolonglah perhatikan masyarakat terdampak kasihani mereka. Apakah harus ada korban Pemerintah baru memperhatikan dan kami semua yang hadir disini (Kantor Camat Dumai Barat) tidak akan tinggal diam sampai permasalahan benar - benar selesai dan tuntas sesuai dengan tuntutan masyarakat dengan tiga hal kemarin", sampainya lagi.
Seperti diberitakan sebelumnya masyarakat sekitaran Jalan Raja Ali Haji yang merasa terdampak akibat bocoran HCL menyepakati tiga tuntutan sebagaimana rilisan kemarin.
-Pertama, Pemulihan Lingkungan terdampak.
-Kedua, Jaminan Kesehatan kepada Masyarakat terdampak
-Ketiga, Kompensasi atas tumpahan HCL tersebut kepada masarakat benar - benar terdampak.
Tuntutan tersebut disebabkan kebocoran HCL 32% dari sebuah mobil tangki pada Rabu, (19/12). Bertindak selaku Transporter PT. GBP dengan tujuan PT. Sari Dumai Oleo (SDO) di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan.
Dari hasil rapat di Kantor Camat, awak media mendapat bocoran penting bahwa kompensasi yang konon katanya diberikan kepada masyarakat ternyata tidak merata. Hal tersebut sebagaimana disampaikan salah satu warga yang mengaku hadir pada rapat tersebut.
"Kompensasi kepada beberapa warga ternyata tidak sama nominalnya, ada yang 300 ribu, 500 ribu dan 1 juta yang diketahui dari beberapa kwitansi tanda terima. Bahkan kwitansinya sudah di kumpulkan dan diserahkan oleh pihak LPMK kepada pak Camat untuk nantinya ditindaklanjuti", sebut warga yang tidak ingin namanya disebut.
"Kwitansi itu nantinya dijadikan bukti, selain beberapa kwitansi yang sudah terkumpul, ada juga rincian pengeluaran saat pemulihan lokasi bocoran HCL yang diambil dari duit kompensasi untuk masyarakat dan angkanya mencapai Puluhan Juta" ujarnya lagi.
"Kalau dihitung - hitung yang sampai ke warga tidak seberapa. Parahnya lagi sampai sekarang belum jelas betul siapa yang dapat, dan berharap penyelesaian secepat mungkin secara pribadi agar pihak Kepolisian mengusut karena diduga ada penyimpangan dana kompensasi", tutupnya.***(Tim)
